• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  148/2017	148/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	148/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii,116 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	148/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	HUKUM PERJANJIAN LISAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap orang merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, perjanjian merupakan hal yang sangat lazim dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diadakannya perjanjian maka para pihak yang terikat didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. oleh karenanya perjanjian yang sah sangatlah penting untuk diciptakan agar kepastian dan kekuatan hukum bagi para pihak yang terikat. Seiring perkembangan zaman, perjanjian lazim dilakukan secara lisan melalui media telekomunikasi, terkhusus melalui telefon. Praktik perjanjian seperti ini sering dilakukan oleh telemarketer suatu perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan jasa atau barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan perjanjian lisan yang dilakukan melalui media telekomunikasi mengikat para pihak yang terkait, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum rekaman percakapan telefon ketika dijadikan alat bukti pada suatu sengketa di pengadilan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu menganalisa obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan erat dengan masalah mengenai perjanjian lisan yang dilakukan melalui media telekomunikasi dan kemudian dianalisa dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian lisan sebenarnya memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam praktik yang dilakukan oleh telemarketer syarat sah yang pertama dan kedua dalam Pasal 1230 Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi serta banyak melanggar asas-asas dalam perjanjian. Rekaman Telefon yang dijadikan dasar sebagai bukti telah diadakannya perjanjian merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.