Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hukum Acara Perdata: Dimensi Tuntutan Hak Keperdataan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sumbang fikir guru besar sosiohumaniora dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian sosiohumaniora dalam pencapaian SDGS ( Pemikiran para Profesor Sosiohumaniora )

Detail CantumanXML DetailCite
Perbandingan HIR Dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia

Perbandingan HIR Dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Profesional Advokat atas Kesalahan Dalam Memberikan Layanan Jasa Hukum Menuju Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Nama PT. Surya Nusa Nadicipta Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari UUPA dan PP Nomor 11 Tahun 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 02/PDT.G/2015/PN.IDM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS GUGATAN PEMBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN H UKUM TERHADAP PASIEN DALAM KASUS PELECEHAN SEKS UAL OLEH PERAWAT YANG TERJADI DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN DARI SALAH KEMASAN OBAT SUNTI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FARMASI DAN RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TEORI DILUSI (DILUTION THEORY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional dihubungkan dengan prinsip access to justice bagi masyarakat pencari keadilan

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional dihubungkan dengan prinsip access to justice bagi masyarakat pencari keadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM PENYELESAIAN KASUS MALAPRAKTIK MEDIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI RUMAH PANGGUNG DI PESISIR PANTAI KOTA BALIKPAPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106K/PDT/2016 TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI ANTARA PT. INDOEXIM INTERNATIONAL MELAWAN PT. AGILITY INTERNATIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DALAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN PENGOBATAN ( MEDICATION ERROR ) KEPADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG N OMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHAT AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK UTAMA GRIYA SETRA DI KAWASAN TUBAGUS ISMAIL BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN TINDAKAN MEDIS YANG MENGANDUNG RISIKO TINGGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Dengan Mekanisme Acara Cepat Yang Berkepastian Hukum (Small Claim Court) Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) ATAS RENCANA PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP GURU YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH ORANG TUA MURID DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 89/PDT/P/1997.PN PDG TENTANG PENGANGKATAN CUCU SEBAGAI ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI MEDIA ATM PADA BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat dan saran Hukum Bagi Para Keponkan Pewaris Yang di Gugat Oleh Anak Angkat Pewaris Mengenai Pembagian harta warisan yang Sebelumnya Telah Diselesaikan Berdasarkan Putusan Perdamaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP SENGKETA PERIZINAN ANTARA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DENGAN PT. ENTEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT MENGENAI IZIN USAHA TETAP (IUT) PT. ENTEC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAN ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBRITASE DITINJAU DARI UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBRITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN KITAB UU HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternataif Penyelesaian Sengketa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 527 PK/Pdt/2002 TENTANG GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam pelayanan obat daftar G tanpa resep dokter di apotek dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT DILAKUKANYA INDUKSI HAID SEBAGAI TINDAKAN MEDIS TERTENTU DALAM UPAYA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENGIDAP PENYAKIT AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Forensik Terhadap Terjadinya Pemaparan Hasil Autopsi Korban Pembunuhan dalam Kasus Marthadinata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit pemerintah dalam penanganan pasien penyakit menular dihubungkan dengan UU no. 39 tahun 1999 ttg Hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIK DOKTER TAMU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT DOKTER YANG MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog