Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penjualan Harta Warisan Tanpa Adanya Salah Satu Ahli Waris Yang Dinyatakan Hilang (afwezigheid) Dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Pbr Berdasarkan Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN INVENTOR MELALUI PERJANJIAN KEPEMILIKAN PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2012/PA.Pandeglang MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAIT SENGKETA HAK ALIH PENERIMAAN DANA PENSIUN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Perubahan Status Badan Usaha Kelompok Usaha Rakyat Menjadi Badan Hukum Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Pola Channeling

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pengelola Wisata Pantai Tanjung Karang Terhadap Kecelakaan ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepariwisataan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDERHANAAN ISO 9000 MELALUI PENERAPAN NON-KONTRAKTUAL PADA UMKM PEMBENIHAN IKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemberian dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PASCA BERAKHIRNYA PNPM MANDIRI PERDESAAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT/2014 TENTANG KEABSAHAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BROADBIZ ASIA DENGAN PT. ARTA SURYA KARYA GEMILANG DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERMOHONAN ITSBATNIKAH DALAM PERKAWINAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASANGAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAMPANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ATAS DISITANYA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENJUALAN KAVELINGTANAH MATANG TANPA RUMAHOLEH DEVELOPERDIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIGADAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DENGAN MEKANISME PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK VOUCHER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA GANTI RUGI DALAM KECELAKAAN KERJA DI SELASAR TOWER II GEDUNG BEI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN HELIKOPTER PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA BERSAMA ATAS WASIAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN KERJA PEMAIN SEPAK BOLA ASING DI KOMPETISI TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKERTRANS NOMOR 16 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PID.SUS/TPK/PN.BDG TENTANG PERBUATAN HIBAH YANG DITAFSIRKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ATAU FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA BANK DKI SYARIAH CABANG BANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA RUMAH YANG TIDAK MEMILIKI GARASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERLAPOR ACHMAD YOGIE DALAM HAL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIDUGA TELAH MENIMBULKAN SUATU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN JADI DENGAN NOTA PEMBELIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA FANI GUNAWAN SEBAGAI PIHAK KREDITUR DAN SOKIBUL KHIKMAH SEBAGAI PIHAK DEBITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TANGGULUN BARAT DAN TANGGULUN TIMUR KABUPATEN SUBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH KOTA DARI PENGGUNAAN NAMA KOTANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN ( CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Terkenal Dari Penggunaan Namanya Sebagai Nama Domain ( Cybersquatting ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Di Indonesia Serta perbandingannya Dengan Trademark Cyberpiracy Prevention act 1999 Of USA .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RISIKO REPUTASI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK KELOMPOK PETERNAK IKAN DI KECAMATAN CICALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN ALAT PEMBAYARAN BITCOIN DIHUBUNGKAN DENGAN YURISDIKSI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN PEMILIHAN 2014 – 2019 ATAS RUSAKNYA TAMAN PATUNG KUDA ARJUNA WIWAHA DI JAKARTA AKIBAT AKSI DEMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO . 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT DALAM RANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN JASA REPARASI KAPAL LAUT ANTARA PT DESTINI MARINE SAFETY DENGAN PT PUNJ LLOYD INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN TAMBANG BATUAN TANPA IZIN PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MUTASI ATLET YANG AKAN BERTANDING PADA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlingdungan Hak asasi Terdakwa Dalam Prores Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Memberdayakan masyarakat UKM batik tradisional Trusmi Cirebon melalui deseminasi model dan cara pendaftaran hak cipta bagi karya batik tulis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK CROWDFUNDING BERBASIS PINJAMAN (LENDING BASED) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PELELANGAN BARANG GADAI YANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RELEVANSI PELAKSANAAN MASTER SETTLEMENT OF ACQUISITION AGREEMENT (MSAA) ANTARA BPPN DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DENGAN TEORI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PRE-WEDDING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI MODAL BERDAMPAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.1718/PID.B/2008/PN.JKT.PST

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog