• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional dihubungkan dengan prinsip access to justice bagi masyarakat pencari keadilan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008440	346.07 Dwi u	Perpustakaan Pusat (Reference kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Dwi u
  Penerbit	Pascasarjana FH Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x., 103 hlm.: ill.; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	11020160024
  Klasifikasi	346.07 Dwi u
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Bisnis
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Dwi Bintang Satrio

• ABSTRAK Upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Tidak diperkenankannya upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dianggap dapat menghambat para pencari keadilan dalam memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang dijamin berdasarkan prinsip access to justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dengan ditinjau dari prinsip accsess to justice serta menganalisis alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional ditinjau dari prinsip access to justice. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis nonnatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menghubungkan dan kemudian menganalisis objek penelitian dengan peraturan­ peraturan berIaku yang didasarkan pada studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama masyarakat pencari keadilan sebaiknya diberikan akses untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase, sehingga berdasarkan prinsip access to justice akan terwujudnya keadilan dan kebenaran materil dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kedua berdasarkan prinsip access to justice, alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah alasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung. Kata Kunci : Arbitrase, Peninjauan Kembali, Access to Justice

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.