• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN PASAL 21 UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI OBSTRUCTION OF JUSTICE DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION , DAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  410/2018	410/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	410/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 145 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Obstruction of justice merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengaturan terkait obstr uction of justice ditujukan agar setiap orang melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan peundang - undangan. Dalam praktiknya penafsiran obstruction of justice berbeda - beda dalam menentukan batasan - batasan perbuatannya. Tujuan penelitian in i adalah menentukan dan menemukan batasan - batasan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi dan penerapan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dalam rangka memperlancar pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini bersi fat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti untuk dianalisa berdasarkan fakta - fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pe ndekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti ketentuan - ketentuan dan data - data yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan - batasan obstruction of justice berbeda dalam pengaturan di Pasal 221 ayat (1) KUHP (limitatif), Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 (memperluas) , dan Article 25 (b) UNCAC (mempertajam) dalam perkara korupsi. Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dite rapkan oleh penegak hukum sebagai komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia dan diharapkan akan berdampak kepada masyarakat untuk kooperatif dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.