Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SEBUAH PUTUSAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI NOVUM DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKANREKAYASA KASUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DANMENJADI SAKSI VERBALISAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 21 UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI OBSTRUCTION OF JUSTICE DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION , DAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERKARA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN ( AMICUS CURIAE ) PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TE N TANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA HERBAL KAVA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pemusnahan Barang Nukti dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Butir B UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Pembuktian Di Persidangan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Putusan Nomor :22/PID /2016/PT.MTR. Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Furqan Ermansyah Terhadap Taufan Rahmadi Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TI NJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGARUH PENUTUPAN LOKALISASI KALIJODO TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 TANPA MEMUTUS POKOK PERKARA DALAM PERKARA NOMOR 13/PID.B/2015/PN.SMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 170/PID.B/2012/PN/BDW TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1777 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON KARENA PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI BUKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1500 K/PID/2008 YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 30/PID/2008 PT.BNA DALAM TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBAKARAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DANA KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) YANG BERSIFAT MANDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1450K/Pid.Sus/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 519 K/Pid/2012.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 472 K/Pid.Sus/2011 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM KEGIATAN JURNALISTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 181 K/PID.SUS/2008 DAN PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO. 126 K/PID.SUS/2008 TENTANG PENERAPAN PIDANA DENDA SECARA TANGGUNG RENTENG (JOINT AND SEVERAL LIABILITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 774K/PID.SUS/2012 TENTANG PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1777 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON KARENA PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI BUKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIPUTUS SEBAGAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1926K/PID/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 1809/PID.B/2009/PN.TNG TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-I KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 08/PID. B/2013/PN-GS TENTANG ADVOKAT YANG MEMOHON AGAR KLIEN DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 234/Pid B/2008/PN PURWAKARTA TENTANG TIDAK TERCANTUMNYA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 906/PID.B/2011/PN.JAK.TIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ADI YAMIN YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 378 KUHP JO 55 KUHP DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 61/PID.A/2009PN.BDG MENGENAI TIDAK TERBUKTINYA UNSUR KESENGAJAAN DALAM PASAL 170 KUHP MENGENAI PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM KASUS GANG M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 04/PID.B/TPK/2010/PN.JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH DUDHIE MAKMUN MUROD TERKAIT FIT AND PROPER TEST DAN/ATAU PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN REGISTER NOMOR : 38/PID.PRAP/2012/PN.JKT.SEL TENTANG KEWENANGAN HAKIM PRAPRADILAN DALAM MEMETAPKAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 888 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM VIDE PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 365K/ PID / 2012, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI Cs. ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OPERASI CITO SESARIA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SISKA MAKATEY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. MENGENAI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DENGAN TERDAKWA HOTASI NABABAN SEBAGAI MANTAN DIREKTUR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERETA REL LISTRIK 1156 YANG DIDUGA DISEBABKAN OLEH KELALAIAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA PADA PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP FRANSISCA YOFIE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI BALAPAN LIAR DIKALANGAN REMAJA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog