• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLIK ASI REGULASI PEMBERIAN ANUGERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (APKB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  399/2018	399/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	399/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 164 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemberian Anugerah P ajak Kendaraan Bermotor (APKB) diharapkan dapat memicu masyarakat Jawa Barat taat membayar Pajak kendaraan B ermotor (PKB), namun belum terwujud karena masih terjadi peningkatan ju mlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka regulasi pemberian APKB ini perlu ditinjau kembali , sej auh mana regulasi tersebut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) oleh PKB . Penelitian ini bertujuan menemukan solusi agar pemberian APKB dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat serta mengoptimalkan pemungutan PKB . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaa n atau gejala - gejala la innya . Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian lapangan . Berdasarkan hasil penelit ian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian APKB berkorelasi dengan peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran huk um dan kepatuhan hukum , bahkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan realisasi PKB Provinsi Jawa Barat dan h ambatan yang dial ami oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Ja wa Barat dalam pemungutan PKB adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, sedangkan upaya peningkatan PAD dari sektor PKB dapat dilih at dari program yang telah diimplementasikan sebelumnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.