Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Abiandri Fikri Akbar - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) oleh Wajib Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Bidang Perpajakan

Amelia Cahyadini, S.H., M.H. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Haidar Ammar Al Faruqi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatalan Penetapan Pemenang E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri T.A. 2015 Oleh Pokja Katalog Berkaitan Dengan Keabsahan Kontrak Katalog

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N. - FIQIH APRILLIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

Agung Kurniadi - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti S.H., M.H. - Dr. Neneng Yani Yuningsih S.IP., M.Si - Fajar Kusmayadi Wastim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Faqih Lutfi

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIK ASI REGULASI PEMBERIAN ANUGERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (APKB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Holyness N. S ingadimedja , S.H., M.H - Ghani Satria Hartanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia pada Perbuatan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Subkontrak Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ahmad Bagus Sutioso - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAWASAN TERHADAP BISNIS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - HASNA - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

DIKI SHODIKIN NUGRAHA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Agnesta Carissa Purba - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - NOVIKA TRI INDRIANA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - FITRI PURBANI - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - FITRIA ANGGRAENI - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sonora Gokma Pardede

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Bani Kohar Harahap - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93.PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Ruri Naldi - Tommy Parayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Muhamad Ridwan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

CHRISTIAN DIOR P S - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PELETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Hj.Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - YUYUN MINTARSIH

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Annisa Rachmaninda - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - SEKAR ANNISA - Tommy Prayogo, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Nandang Najmudin - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN BEA KELUAR KOMODITAS EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DALAM NEGERI

Afrizain Putra - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Rd. Anggie Muhammad Ginanjar - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

CISMA TAMI VOLETTA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - WINA KARTIKASARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK REKLAME MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA KOMPENSASI PEMASANGAN IKLAN ATAU BILLBOARD

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Grahita Drestantia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) oleh Wajib Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Bidang Perpajakan

Pembatalan Penetapan Pemenang E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri T.A. 2015 Oleh Pokja Katalog Berkaitan Dengan Keabsahan Kontrak Katalog

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

IMPLIK ASI REGULASI PEMBERIAN ANUGERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (APKB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT

Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia pada Perbuatan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Subkontrak Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGAWASAN TERHADAP BISNIS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93.PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PELETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

PENGENAAN BEA KELUAR KOMODITAS EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DALAM NEGERI

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK REKLAME MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA KOMPENSASI PEMASANGAN IKLAN ATAU BILLBOARD

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi