• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  114/2018	114/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	114/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 91 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	:BUMD, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingk
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kegiatan usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak permasalahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 maka diwajibkannya perseroan terbatas yang mengelola sumber daya alam untuk memberikan bantuan sebagai upaya bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan kegiatan usahanya untuk membentuk upaya pembangunan yang berkelanjutan.Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu program yang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan kegiatan usahanya dilakukan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana pelaksanaaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Lampung danBagaimana akibat hukum bagi BUMD berbentuk Perseroan Terbatas di Provinsi Lampung yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditinjau dari hokum positif Indonesia. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pertama pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tetap harus dilaksanakan walau BUMD mengalami kerugian serta adanya ketidakserasian pengaturan TJSL di peraturan perundang-undangan. Kedua pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini pemerintah perlu melakukan penyelarasan program TJSL di peraturan perundangundangan dan diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi bagi yang tidak melaksanakan TJSL

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.