Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ASPEK PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK (E-CONTRACT) ANTARA AMAZON SELLER DAN AMAZON.COM DILIHAT DARI PRINSIP-PRINSIP KONTRAK INTERNASIONAL UNIDROIT 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM PERKUMPULAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESASEBAGAI BADAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KETIDAKABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK BENDA BERGERAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108/K/PDT/2018)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KEPADA PIHAK KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kualifikasi Perusahaan Terafiliasi dalam Hal Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN CESSIE SEBAGIAN PIUTANG OLEH KREDITOR KEPADA PIHAK KETIGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN E-MONEY OVO BERBASIS APLIKASI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL DI PARKIS MALL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausul Larangan Kompetisi Dalam Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG MASIH BERSTATUS BADAN HUKUM NAMUN TELAH DIBUBARKAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PROMOSI FLASH SALE PELAKU USAHA E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 19999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bidang Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Mengenai

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN BERAS KEMASAN DENGAN PENCANTUMAN LABEL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA YANG MELANGGAR KEWAJIBANNYA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG (LOAN CESSIE)TERHADAP TINDAKAN PERALIHAN PIUTANG YANG TERJADI BERULANG KALI TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DITINDAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERTUTUP OLEH PT RITEL MODERN MINANG DENGAN MITRANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNG UNTUK MENGAMBIL-ALIH KEMBALI ASET YANG DIJAMINKAN KEPADA KREDITOR DALAM RANGKA PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PROSES AMANDEMEN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (SECURITIES INVESTORS PROTECTION FUND)DALAM MENYELESAIKAN KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI PRE CLOSING MARKETSEBAGAI BENTUK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MEMUAT KONTEN BERMUATAN NEGATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN YANG DIALAMI ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK AQUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIRTA INVESTAMA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERDAGANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PIRAMIDA DALAM BISNIS PARIWISATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DA LAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158 K/PID/2015 TENTANG ASPEK PERDATA YANG DI PIDANAKAN JO. PASAL 372 KUHP DAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERDAGANGAN DELIVERY ORDER SEBAGAI PENGGANTI KONOSEMEN DIKAJI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 916/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG PENIPUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 124K/PDT.SUS/2011 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PT. JAPAN ASIA INVESTMENT CORPORATION INDONESIA TERHADAP PT. ISTAKA KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 242/K/PDT.SUS/2012 TENTANG PENGADAAN LOKOMOTIF PT. KERETA API INDONESIA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27K/PDT.SUS/2013 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA NY.YUSMANIAR MELAWAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM KASUS HENDRA YANG DIJADIKAN ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN DALAM PROSES LELANG PENGADAAN VIDEOTRON DI KEMENKOP DAN UKM TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT PLN (PERSERO) ATAS PENGUASAAN ASET RUMAH DINAS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NO. 1234.K/DIR/2011 TENTANG PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEORAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN DIVESTASI PT. KALTIM PRIMA COAL DAN PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BUS TRANSJAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GENERIC BRAND AQUA PADA MEREK DAGANG AIR MINUM DALAM KEMASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog