• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 TANPA MEMUTUS POKOK PERKARA DALAM PERKARA NOMOR 13/PID.B/2015/PN.SMD

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  303/2017	303/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	303/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 125 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	303/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tentang Sumber Daya Air Atas Putusan Mahkamah Kons
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hakim selaku pejabat peradilan negara diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. Permasalahan berkaitan dengan perkara Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Smd yang dijatuhkan putusan bahwa dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 tanpa memutus pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya putusan tersebut jika dikaitkan dengan KUHAP serta menjelaskan akibat hukum terhadap status terdakwa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Data-data yang relefan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ilman Sabri, S. Si. dan PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT. CBBI) yang didakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi tanpa memutus pokok perkara dan hanya memutus mengenai kewenangan menuntut Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dengan menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima pada amar putusan akhir adalah kurang tepat. Hal ini disebabkan dalam mengambil keputusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memutus Perkara Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Smd. seharusnya dapat memutus lebih awal melalui putusan sela serta dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk menjatuhkan pidana karena Undang-Undang tersebut telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga terdakwa dilepaskan dari tahanan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.