• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN PENYELENGGARAAN HAJI OLEH BADAN HUKUM BERBENTUK YAYASAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  157/2017	157/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	157/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 113 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	157/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENYELENGGARAAN HAJI
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Haji merupakanrukun Islam ke lima, perjalanan haji wajibdilaksanakanhanyasekaliseumurhidup, jikasudahdapatmemenuhisyaratmampusecararohanimaupunjasmani. Dalamperjalananjauhmenempuh Arab Saudi, pemerintahturuntangandalammelaksanakankeberangkatan para calonjamaah, haji regular adalahtanggungjawabpenuhpemerintahdalampenyelenggaraannya, pemerintahdalamhalini, Departemen Agama juga memberikanwewenangkepadapihakswasta yang sudahlolosakreditasiuntukmelaksanakan program haji plus. Penulisanskripsiinibersifatdeskriptifanalisis, yaknimemberikangambaranmengenaifaktadanmasalah yang berhubungandenganyayasanpenyelenggaraibadah haji. Pendekatan yang dilakukanadalahyuridisnormatifyaitudengancaramengkajidanmengujisecaralogismengen ailembagapenyelenggaraibadah haji. Tahappenelitiankepustakaanyaitudilakukanuntukmemperoleh data bersadarkanpenelitiankepustakaanyaitudenganmengkaji data-data sekunder yang merupakanbahan-bahanhukum primer danbahan-bahanhukumsekunder. Untukmenunjang data kepustakaan, makadilakukanpenelitianlapangandiantaranyadilaksanakankeYayasan Haji Darul Ihsan (YAHDI), Kementerian Agama Jawa Barat danMajelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Berdasarkanhasilpenelitianini, dapatdiketahuihal-halsebagaiberikut: badanhukumberbentukyayasanadalahsahdalammenyelenggarakandanmenjadipenyele nggaraibadah haji plus, sesuaidenganPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang PenyelenggaraanIbadah Haji Khusus dan tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang sudah tercantum Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara ibadah Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.