Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Business Judgement Rule Dalam Penegakan Hukum Perusahaan Menuju Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Lembaga Ekonomi Level Desa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Badan Usaha Milik Desa : Pelaku Usaha Dalam Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Perselisihan Dan Persoalan Hukum

Hukum Perselisihan Dan Persoalan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM PERKUMPULAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESASEBAGAI BADAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Profesional Advokat atas Kesalahan Dalam Memberikan Layanan Jasa Hukum Menuju Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KEPADA PIHAK KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kualifikasi Perusahaan Terafiliasi dalam Hal Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN CESSIE SEBAGIAN PIUTANG OLEH KREDITOR KEPADA PIHAK KETIGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Penanaman Modal di Indonbesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN BERAS KEMASAN DENGAN PENCANTUMAN LABEL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2205 K/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ATAS TRANSAKSI PENTRANSFERAN TERHADAP DANA MILIK NASABAH PRIMA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGAN ANGGOTA TUBUH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM POLIS STANDAR KECELAKAAN DIRI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DENGAN MEKANISME PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK VOUCHER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar : Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PROPERTI (DEVELOPER) SEBAGAI PIHAK PENGELOLA SEMENTARA DALAM PENARIKAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) PADA UNIT APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI PRAKTIK PENGUMPULAN DANA SOSIAL MELALUI CROWDFUNDING DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum Dalam Perkara Perdata Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN TELEPON SELULER DAUR ULANG MEREK IPHONE DENGAN CACAT TERSEMBUNYI TANPA INFORMASI PRODUK YANG BENAR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Dengan Mekanisme Acara Cepat Yang Berkepastian Hukum (Small Claim Court) Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENYELENGGARAAN HAJI OLEH BADAN HUKUM BERBENTUK YAYASAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PT.POS INDONESIA YANG BARANGNYA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI SAHAM HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMBERI HIBAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Persaingan Usaha dalam Implementasi Teori dan Praktik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip-prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Komersial Internasional (UNIDROT Princiole of Internasional Commercial Contract 2010) dan Konvensi Internasional tentang Jual Beli Barang Internasional (CISG Convertion 1980) terhadap perhadap Perubahan Hukum Kontrak Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberdayaan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum kontrak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN BUNGA DAN PENGGUNAAN BARANG GADAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGENAAN FUEL SURCHARGE OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 360/PDT/2006/PT.BDG. MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI SUBANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA WANPRESTASI PT. BANGUN PURI INDONESIA DENGAN PT. HYUN DONG INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi perusahaan penyiaran dengan cara pemasukan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog