• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  163/2017	163/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	163/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 130 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	163/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	JAMINAN PRODUK HALAL
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Maraknya hotel yang mendalilkan diri sebagai hotel halal dan atau hotel syariah perlu mendapat perhatian mengenai kebenaran status halal atau syariah tersebut. Pernyataan kehalalan suatu produk jelas harus disertai dengan bukti kepemilikan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang resmi dan diakui di Indonesia. Pelaku usaha banyak yang tidak melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kemudian mendalilkan diri sebagai hotel halal bahkan telah mencantumkan label halal pada brosur pemasaran/iklan usaha hotelnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha penyedia jasa (hotel) serta mencari dan menemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait tidak terpenuhinya sertifikat halal bagi pelaku usaha penyedia jasa (hotel) berdasarkan UUPK dan UUJPH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulisan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengguankan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum yang terkait serta menggunakan penelitian dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yang pertama, bahwa sertifikat halal kurang tepat jika diterapkan pada usaha hotel sehingga disebut sebagai “hotel halal”, sebab predikat halal hanya diberikan pada suatu produk. Hotel sebagai salah satu usaha penyedia jasa, memiliki banyak produk yang ditawarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. Produk-produk inilah yang bisa dikatakan memiliki sertifikat halal. Namun untuk usaha hotel tersebut, kehalalan usahanya ditentukan berdasarkan kepemilikan sertifikat usaha hotel syariah yang diberikan oleh DSN-MUI. Hasil berikutnya, Perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait tidak terpenuhinya sertifikat halal bagi pelaku usaha penyedia jasa (hotel) berdasarkan UUPK dan UUJPH adalah dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha, yakni sanksi perdata dan sanksi pidana serta dapat pula dikenai sanksi administratif.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.