Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Take it or leave it : Konsep dan perkembangan perjanjian baku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sewa Rahim; dalam perspektif hukum indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN SURAT KEPEMILIKAN TANAH (SKT) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG TERJADI DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Un

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna di Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Beserta Anaknya Yang Dicerai Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS FINTECH (PEER TO PEER LENDING) RUPIAHPLUS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERMENKOMINFO NO. 20 TH 2016 TTG PERLINDUNGAN DATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Pengabdian Pekarangan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO.106/Pdt.G/2015/PN.Bks MENGENAI GUGATAN AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU PENGADAAN MATERIAL UNTUK PENUNJANG KEBERSIHAN INDOOR TAHUN 2018 ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM BANDUNG GROUP DENGAN PIHAK KEDUA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum sewa rahim : Dalam perspektif hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK BISNIS ONLINE AKIBAT WANPRESTASI OLEH ENDORSER DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 799/II/ARB-BANI/2016 TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK ANTARA PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL MELAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ………………………...PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING ANTARA MITRA USAHA ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DARI ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI POJK NO.31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Sengketa Kebakaran Hutan Ditinjau Dari Asas Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Liability Based on Fault) Dan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERLAKUAN KONTRAK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PEMEGANG KONTRAK KARYA DAN PEMEGANG PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BUKU III KUHP PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINERAL BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS BATALNYA PELAKSANAAN HARI H PERKAWINAN DI DAERAH KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT BUTON DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS TINDAKAN PENGUSAHA YANG MERUGIKAN PEKERJA KONTRAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI TINDAKAN PIHAK PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 033 K/N/1999 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA CHINATRUST COMMERCIAL BANK DAN PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1284/PDT/1998 MENGENAI PERJANJIAN DIAM-DIAM DIBATALKAN SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI YLKI, DKK DALAM PENAYANGAN IKLAN ROKOK DI MEDIA MASSA YANG MELANGGAR WAKTU TAYANG DAN MATERI IKLANNYA TERHADAP PT DJARUM KUDUS, DKK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Hak Meminta Keterangan (Interpelasi) Dalam rangka Menunhang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Pengawasan Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI JO. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP GUGATAN PERDATA DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PERJANJIAN KONTRAK KARYA BATUBARA (PKP2B)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap eksportir nasional dalam praktik perjanjian ekspor impor ditinjau dari Convention On Contract For The International Sale Of Goods (CISG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HAJI NON-KUOTA TERKAIT PEMBATALAN KEBERANGKATAN OLEH PERUSAHAAN TRAVEL PENYELENGGARA HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA KEMASAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN TIDAK HALAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP INVENSI DALAM BIDANG TEKNOLOGI YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM INTISARI AWARD 2003 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJUALAN DUA KAPAL TANKER RAKSASA (VERY LARGE CRUDE CARRIER/VLCC) MILIK PT. PERTAMINA DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GATS PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JO. PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DENGAN PENGEMUDI GOJEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap klausul-klausul baku dalam perjanjian sewa menyewa ruangan di mall ditinjau dari UU no. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog