• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENENTUAN KRITERIA BANK SISTEMIK DAN PENGARUH TERHADAP ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  142/2017	142/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	142/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xxv, 115 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	142/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KRITERIA BANK SISTEMIK
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dewasa ini, penentuan kriteria bank sistemik dilakukan berdasarkan modal bank, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, dan keterkaitan dengan sektor keuangan lain. Penentuan kriteria bank sistemik terfokus pada penguatan modal, sehingga bank sistemik dapat menjadi tidak sehat apabila hanya mengandalkan modal saja. Oleh karena itu, perlu diteliti dengan menggunakan tolak ukur lain untuk menentukan kriteria bank sistemik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu menganalisa obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan erat dengan masalah mengenai penentuan kriteria bank sistemik dan pengaruh terhadap Arsitektur Perbankan Indonesia dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Systemically Important Bank Dan Capital Surcharge. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi sumber dibentuknya Undang – Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dalam pengendaian bank sistemik terfokus pada pilar pertamanya, yaitu struktur perbankan yang sehat yang diukur dari besaran modal, tidak pada tingkat kesehatan bank. Apabila bank sistemik hanya terfokus pada besaran modal tidak memperhatikan kesehatan bank, maka dapat terjadi bank yang tergolong sistemik tersebut tidak sehat. Kedua, Bank yang termasuk ke dalam kategori bank sistemik harus memenuhi ketentuan permodaan salah satunya yaitu capital surcharge. Bank yang sudah masuk ke dalam kategori bank sistemik akan terus menerus berada pada status sistemik tersebut. Dalam hal ini, apabila bank sistemik ternyata tidak sehat dapat menimbulkan gejolak ketidakadilan pada sistem perbankan. Tingkat kesehatan bank bisa dijadikan sarana untuk meninjau kembali bank yang telah masuk kategori sistemik tersebut masih layak untuk mendapat katergori bank sistemik atau tidak. Kata Kunci: Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Sistemik, Risiko Sistemik, Tingkat Kesehatan Bank, Capital Surcharge.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.