Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TAGIH PIUTANG YANG DI MARK UP DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGYBERBASIS PEER TO PEER(P2P) LENDINGDI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERFORMANCE BOND FIKTIF DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK -­ POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PANDAWA MANDIRI GROUP DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 01/KDK.01/2016 DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN DANA DITAHAN DALAM ESCROW ACCOUNT (REKENING PENAMPUNGAN) DALAM JUAL BELI RUMAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/16/PBI/2016 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPER T I, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MERCHANT TERHADAP KERUGIAN PADA NASABAH YANG TIMBUL AKIBAT PRAKTIK DOUBLE SWIPE PADA KARTU DEBET SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN KAMAR HOTEL UNTUK JEMAAH UMRAH ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DENGAN PENGUSAHA HOTEL ARAB SAUDI BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MILIK ASING ATAS BUKU DAN SOFTWARE TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DAN TANPA IZIN OLEH WNI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN DI BANK MEGA DITINJAU DARI PERATURAN O TORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP BAIL IN DALAM PENANGGULANGAN BANK SISTEMIK YANG BERMASALAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Instagram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Narkotika Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK BADAN ARBITRASE NASIONA L INDONESIA (BANI) OLEH BANI PEMBAHARUAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 20 TAH UN 20 16 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAVRODI MONDIAL MONEYBOX DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIBAWAH TANGAN DENGAN SURAT KUASA MENJUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN PEMODAL ASING DALAM PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI TERHADAP HAK TANGGUNGAN YANG DISITA OLEH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN BESERTA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENENTUAN KRITERIA BANK SISTEMIK DAN PENGARUH TERHADAP ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DANA DAN DATA INVESTOR DALAM SKEMA PENDANAAN FINANCIAL TECHNOLOGY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan atwa dewan syariah nasional (DSN) dalam sistem hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PELAKSANAAN LAYANAN NASABAH PRIMA SEBAGAI PRODUK JASA BANK DENGAN KEISTIMEWAAN TERTENTU BAGI NASABAHNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2011/PA.PBG TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENYANGKUT AKAD MUSYARAKAH ANTARA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA MELAWAN PUJADI HADI SAPUTRO DAN HARTAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôSTUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 709/pdt-sus-bpsk/2014 Tahun 2015 BERKENAAN PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH MAHKAMAH AGUNG antara PT. BANK MANDIRI VS NURHAIDAH TANJUNG dan PT. CENTRAL ASIA RAYA (CAR)ö

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II (DAPENDA) SEBAGAI NASABAH PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI FASILITATOR (BOOKING OFFICE) DALAM INVESTASI USAHA PADA PT. SARI INDO PRIMA SEBAG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL UNTUK JAMINAN PEMBELIAN RUMAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DIKAITKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUG JAWAB RELATIONSHIP MANAGER BANK DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH PRIMA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BPR TERHADAP PIHAK KE 3 YG DIRUGIKAN AKIBAT AKUISISI BANK DIHUBUNGKAN DGN UU PERBANKAN DAN PP NO 28 THN 1999 TENTANG MERGER KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK DAN BANK TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN INTERNAL BANK YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HKM TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH KPR YG TERHENTI PEMBANGUNANNYA DIHUBUNGKAN DGN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS RESIPROKAL DALAM PEMBUKAAN BANK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TELAH BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENJADI WARGA NEGARA ASING TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH INDONESIA MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENYALAHGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH BANK DITINJAU DARI PBI NO 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO 10/1/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM HAL PERUBAHAN BENTUK DAN NILAI JAMINAN YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK UMUM YANG MELAMPAUI PRIME LENDING RATE BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/1/DPNP TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KREDIT FIKTIF OLEH PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASBAH ATAS PRAKTIK WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN OLEH BANK DI KAITKAN DEN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERKAIT DATA PRIBADI DLM PERJANJIAN BAKU PERMOHONAN KARTU KREDIT BANK DIHUBUNGKAN DGN PERATURAN PERBANKAN DAN KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG E-MONEY MELALUI JASA PERBANKAN DITINJAU DARI PERTATURAN BANK INDONESIA NO 16 / 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO 16/8PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO11/12/PBI/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK AKIBAT DARI TINDAKAN NASABAH PENERIMA FASILITAS YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBIAYAAAN HUNIAN SYARIAH PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ) DI TINJAU DR UU PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PETANI MELALUI KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DIKAITKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog