• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN HUKUM PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  131/2017	131/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	131/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 139 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	131/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PUTUSAN PRAPERADILAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan mekanisme dalam KUHAP yang berfungsi untuk mengawasi dan menguji tindakan paksa oleh penyidik dan/atau penuntut umum yang dianggap bertentangan dengan hukum. Pada praktiknya terdapat putusan praperadilan yang mengandung penyelundupan hukum. Sehingga dibutuhkan adanya upaya untuk mengoreksi putusan praperadilan tersebut. Namun Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang pada praktiknya menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak praperadilan karena tidak dapat mengajukan upaya hukum. Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan implikasi PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan terhadap hak untuk mendapatkan keadilan dalam mengajukan upaya hukum. Kedua adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan yang mengandung penyelundupan hukum pasca terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan ditambah dengan penelitian lapangan yang hasilnya dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang implikasi dan tindakan hukum terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, larangan peninjauan kembali putusan praperadilan telah menghambat para pihak dalam perkara praperadilan untuk mendapatkan keadilan dalam mengajukan upaya hukum. Kedua para pencari keadilan dapat melakukan pengaduan atau pelaporan kepada Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, melakukan eksaminasi publik, dan melakukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.