Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMAAFAN OLEH HAKIM (RECHTERLIJKE PARDON) SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PUTUSAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DHANI(DPO) SELAKU PERANTARA DAN RIAN SUBROTO SEBAGAI PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANAINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PENGATURAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Nomor 793K/PID/2015 Tentang Alasan Pemberat Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Terdakwa Hafidt Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Korban Ade Sara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN NO. 31-K/PM-1-07/AD/III/2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DISERTAI REHABILITASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMO R 687/Pid.b/2012/PN.DPS. DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGENAI PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 15 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Yang Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dikaitkan Dengan Azas Praduga Tidak Bersalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 37/PID.SUS/2015/PN.SMN TENTANG MANIPULASI INFORMASI DAN/ATAU DATA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1259 K/Pid.Sus/2013 TENTANG PROSTITUSI ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BDG DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY MENGENAI TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DENGAN TERSANGKA LA NYALLA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: KEP-11/O.5/FD.1/03/2016 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 21- K/PMT-II/AD/VIII/2011 TENTANG PEMALSUAN ISI REKAM MEDIS DAN KEDUDUKANNYA DALAM UPAYA PEMBUKTIAN SEBAGAI SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 tentang Aop Saopudin, S.Pd., I Bin Kamaludin dalam Mendisiplinkan Siswa SDN Panjalin Kidul V

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) SEBAGAI PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1337/PID.B/2014/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHAP DAN PASAL 5, 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2014/PN.KPJ MENGENAI PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER-BLACKMAIL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 236/PID.SUS/2014/PN.JMB MENGENAI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DAN PEREKAMAN GAMBAR TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN HUKUM PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENONTON FILM GOLONGAN DEWASA YANG DIPUTAR OLEH BIOSKOP BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2580K/Pid.Sus/2016 MENGENAI PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) jo PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL PATH OLEH FLORENCE SAULINA SIHOMBING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI REKAMAN HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG REG. PERKARA NO.478/PID.SUS/2016/PN.BLB TENTANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUTNAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN (VIDE PASAL 29 JO. PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN NO: 906/PID.B/2011/PN.JKT.PST MENGENAI PENJUALAN ALAT TELEKOMUNIKASI TANPA MENYERTAKAN BUKU PETUNJUK BERBAHASA INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No. 471/Pid.B/2013/Pn.Bdg YANG MEMUTUS TERBUKTI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN TANPA MENCANTUMKAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 880/PID.B/2011/PN.JKT.SEL MENGENAI ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI E-MAIL DAN SHORT MESSAGE SERVICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS YANG MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS LAINNYA YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PASAL 194 KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2520 K/PID.SUS/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI TAFSIRAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2547K/PID.SUS/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF H MENGENAI PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM JO. PASAL 78 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG TELAH DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PN SALATIGA REGISTRASI PERKARA NO. 19/PID.SUS/PN.SAL. MENGENAI PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PASAL 112 TENTANG NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 114 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA YANG TIDAK MEMUAT PERINTAH PENAHANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 961K/PID.SUS/2012 TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KARENA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN SALAH MENERAPKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 191 DAN PASAL 253 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1482 K/ PID/ 2009 DENGAN TERDAKWA SIRENG BINTI SAPAWI YANG DIJATUHI PEMIDANAAN TANPA DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1303/PID/B/PID.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1393/PID/B/PN.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 373/Pid/2009/PTR TENTANG TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 324/PID.B/2014/PN.SGM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 757/PID.B/2014 TERKAIT PENGUNDUHAN DAN PEMAKIAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR :425/PID.SUS/2014/PN.YKY MENGENAI PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN SECARA TANPA IZIN MEREKAM DENGAN KAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO 104/PID/2013/PT.BDG YG MENOLAK UPAYA HUKUM PERLAWANAN VERZET YG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KARENA TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DI KAITKAN KETENTUAN PSL 156 AYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.810/K/PID.SUS/2012 YANG MENJATUHKAN PEMIDANAAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO, 107/PK/PID/2006 TENTANG ALAT BUKTI YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PRAPERADILAN YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog