• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-TOLL CARD YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI E-MONEY DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  126/2017	126/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	126/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 135 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	126/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan konsumen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Fasilitas uang elektronik berkembang mulai dari digunakan oleh negara-negara maju hingga ke negara-negara berkembang.Dewasa ini fasilitas pembayaran jalan tol dapat dinikmati masyarakat dengan menggunakan e-toll card sebagai produk uang elektronik. Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran nontunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan andal, akan tetapi masih terdapat permasalahan teknis yang dialami oleh konsumen e-toll card. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai keamanan dan keandalan sistem elektronik e-toll card dan pertanggungjawaban penyelenggara e-toll card terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi emoneydikaitkan denganUU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, dan PBI Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis-normatif, yakni penelitian terhadap asasasas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwapenyelenggara sistem elektronik e-toll card, telah menyelenggarakan sistem yang aman, andal serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 PBI Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Adapun tanggung jawab penyelenggara dapat dilakukan secara liability based on fault, product liability, dan risk liability sesuai dengan Pasal 21 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 10 PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Konsumen e-toll carddapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi e-toll card kepada penyelenggara uang elektronik sebagaimana diatur Pasal 38 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.