Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TERDAMPAK DALAM PROMOSI MENGGUNAKAN SMS BLAST DIKAITKAN DENGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekerasan dalam rumah tangga : Perspektif nasional dan global

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Take it or leave it : Konsep dan perkembangan perjanjian baku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sewa Rahim; dalam perspektif hukum indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IKLAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING ADVERTISEMENT) TERKAIT TESTIMONI PRODUK YANG MENYESATKAN PADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI WARALABA ASING DENGAN PENERIMA WARALABA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REKAYASA DISPENSING PUMP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA SPBU TERHADAP KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK SARDEN KALENG YANG MENGANDUNG PARASIT BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ATAS TIDAK DIAKOMODASINYA SURAT ASPIRASI PEMEGANG SAHAM DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BUMN PERSERO TERHADAP KEDUDUKAN DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 198/PDT-SUS/BPSK/2016/PN.RAP TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum sewa rahim : Dalam perspektif hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM OBJEK REPO DI PASAR NEGOSIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN AKIBAT PENANGGUHAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KIKIL BERFORMALIN DI PASAR TRADISONAL BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MEREK ATAS MEREK YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDANGAN ANAK TERKAIT KEGIATAN PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN RULE OF REASON MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TA HUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT E K MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBUKTIAN KPPU TERHADAP PRAKTIK KARTEL DAGANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PERETASAN AKUN GO - JEK DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FREJA.CO TERHADAP OKA MAHENDRA PUTRA SELAKU PEMILIK TAKIS MANAGEMENT YANG TIDAK MENGUNGGAH FOTO ENDORSEMENT PADA AKUN INSTAGRAM MILIK ELIZABETH KASAI BERDASARKAN KONTRAK ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS NASABAH ASURANSI JIWA DALAM PROSES PENYELESAIAN PENCAIRAN KLAIM DENGAN PRAKTIK TELEMARKETING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) ATAS RENCANA PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI UNTUK MENGEMIS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL PERMOHONAN KLAIM GARANSI TERHADAP PERUSAHAAN DI BIDANG OTOMOTIF YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-TOLL CARD YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI E-MONEY DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DALAM GEROBAK YANG MENGGUNAKAN SISTEM WARALABA DITINJAU DARI UU NO.20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.4 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberdayaan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI LELANG YANG DILAKUKAN PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SKEMA PRE NOTIFICATION PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PPENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN (P3SP) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog