• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  108/2017	108/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	108/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	viii, 105 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	108/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum adat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, Secara sosial, adat dan budaya, seseorang yang telah menikah atau berkeluarga akan lebih dihargai atau dihormati oleh orang yang belum menikah. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Terdapat berbagai macam perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat salah satunya adalah mengenai Perkawinan Kalangkah, dimana seorang adik dilarang untuk melaksanakan pernikahan apabila kakaknya belum menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menetukan keabsahan Pernikahan Kalangkah dikaitkan dengan Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk memahami dan merumuskan penyelesaian permasalahan dalam Praktik Pernikahan Kalangkah di Desa Harjasari Kabupaten Bogor Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis yaitu melalui metode yuridis nomatif serta menggunakan dua penafsiran yaitu gramatikal dan sistematis. Metode analisis data berupa bahan primer yaitu Al-Quran dan Al-Hadist, serta instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pernikahan Kalangkah dikaitkan dengan Hukum Adat dan Hukum Islam adalah bahwa Pernikahan seorang adik yang tidak memenuhi syarat pernikahan kalangkah salah satunya adalah memberikan uang pelangkah kepada sang kakak maka dianggap pernikahan tersebut akan memberikan dampak negatif baik bagi sang adik ataupun sang kakak yang telah dilangkahinya. Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan seorang adik yang melangkahi kakaknya sama sekali tidak ada larangan dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi niat seseorang untuk menikah. Permasalahan yang terjadi akibat pernikahan kalangkah dapat diselesaikan melalui hukum adat yakni dengan musyawarah, negosiasi atau mendatangkan tokoh adat, lalu penyelesaian permasalahan melalui cara mediasi dan juga dengan cara perdamaian yang dalam Islam dikenal dengan “Ash Shulhu”

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.