Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN PADA JUAL BELI UNIT APARTEMEN SPRINGWOOD RESIDENCE SERPONG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT LAKI-LAKI ATAS BAGIAN WARISANNYA YANG DITAHAN OLEH ANAK KANDUNG PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 22/CIGANJUR TERKAIT AKTA JUAL BELI DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Dari Marketplace Dikaitkan Dengan Ketentuan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Ditinjau Dari KUH Perdata Dan UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN DENGA N PT. KEWALRAM UNIT II DITINJAU BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG – UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN ANAK PELAKU DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN PELAJAR SMP DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PINDAH AGAMA SETELAH MELAKUKAN PERKAWINAN YANG SAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA BERSAMA ATAS WASIAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN WASIAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ORANG TUA SEBAGAI PENGAMPU TERHADAP PERKAWINAN ANAKNYA YANG DIBAWAH PENGAMPUANNYA DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO. 2925 K/PDT/2012 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN KESELURUHAN AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN GADAI TANAH PERTANIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NOMOR 56 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT DESA EMPLAK, PANGANDARAN, JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN DI JAKARTA YANG BERUJUNG PADA TIMBULNYA MAKAM FIKTIF DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL - BELI TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kawin Sedarah Masyarakat Adat Suku Polahi Di Gorontalo Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGG AL PADA MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG CIKONENG DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DI DESA BATUSANGKAR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ISTRI SUKU JAWA YANG MENIKAH DENGAN SUAMI SUKU DAYAK DI MASYARAKAT RANTAU JAWA PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS NOMOR 1394/PDT.G/2012/PA.JS TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENI KETANGKASAN ADU DOMBA YANG BERHADIAH UANG DI DESA CIBODA S, KECAMATAN PASIR JAMBU, KABUPATEN BANDUNG DI DASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN UPACARA LABUH SAJI BAGI MASYARAKAT ADAT PALABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MEMBUNUH DAN MENCOBA MEMBUNUH PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANAH ADAT “TITISARA” YANG DITUKAR GULING UNTUK PABRIK SWASTA DI DESA GEMULUNG TONGGOH, KECAMATAN GREGED, KABUPATEN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Berdasarkan UU No.23 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dan Implementasi Hak-Hak Kelompok Rentan Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di aaindonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS ORANG HILANG DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA ADAT MULYASARI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK DONOR ASI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK MURBAHAH YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem kewarisan bagi ahli waris yang diragukan status kelaminnya (Khuntsa) menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog