• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP GURU YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH ORANG TUA MURID DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  089/2017	089/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	089/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 113 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	089/2017
  Klasifikasi	089/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kekerasan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perlindungan hukum terhadap guru saat ini memang masih sangat lemah dikarenakan ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya seolah-olah guru tersebut harus berjuang sendiri untuk mempertahankan haknya ketika sedang menghadapi penganiayaan dari orang tua murid. beberapa kasus tindakan kekerasan terhadap guru seperti kasus guru yang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid, bahkan anak didiknya pun ikut serta dalam melakukan kekerasan terhadap gurunya di sekolah. Faktor orang tua melakukan pemukulan hanya karena orang tua tidak suka anaknya diberikan peneguran, walaupun anak tersebut terbukti bersalah. Dengan kejadian tersebut guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terealisasikan dengan baik, padahal berdasarkan Pasal 39 (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil. Tindakan hukum yang dapat diperoleh oleh guru adalah hak keadilannya dengan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada pelaku dan pemerintah. Guru juga berhak atas hukum bantuan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI), berupa konsultasi dan perlindungan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.