• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  087/2017	087/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	087/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 130 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	087/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	INFORMED CONSENT
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari dokter yang menangani penyakitnya, oleh sebab itu diperlukan suatu pola komunikasi yang baik agar memberikan manfaat terutama bagi pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. Pola komunikasi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Informed Consent. Informed Consent sering dikaitkan dengan Transaksi Terapeutik, sehingga perlu ditinjau tentang kedudukan hukum Informed Consent di dalam Hukum Perjanjian. Hal ini juga berkaitan dengan kekuatan Informed Consent di dalam proses pembuktian di pengadilan mengingat Informed Consent sering dituangkan ke dalam suatu formulir. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta kekuatan hukum Informed Consent ditinjau dari hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdata. Metode pendekatan yang digunakan untuk keperluan penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan, serta data primer melalui penelitian lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kedudukan hukum Informed Consent dalam hukum perjanjian adalah sebagai suatu syarat tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dinamakan transaksi terapeutik. Selanjutnya, kekuatan hukum Informed Consent (yang dinyatakan secara tertulis) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak dokter dan pasien adalah sebagai alat bukti tertulis / surat dalam proses pembuktian yang diakui baik menurut hukum acara perdata maupun hukum acara pidana apabila terjadi suatu sengketa hukum dalam suatu pelayanan medis yang harus diselesaikan di muka pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.