• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BUMN BERDASARKAN PERMEN BUMN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  064/2017	064/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	064/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 102 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	064/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENGADAAN BARANG DAN JASA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kementerian BUMN melakukan aktifitas pengadaan barang dan jasa dengan melakukan sinergi BUMN, yaitu dengan penunjukan langsung BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN. Sinergi BUMN ternyata dianggap KPPU menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun di sisi lain BUMN yang melakukan sinergi BUMN pun memiliki payung hukum yang sah berupa Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang ada serta untuk mengetahui akibat hukum dari sinergi BUMN terhadap iklim persaingan usaha. Penulisan ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskripsi analisis berdasarkan data sekunder berupa Peraturan Menteri BUMN tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta literatur dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk memberikan penafsiran yang bersifat deskriptif. Penulisan ini memberikan hasil berupa: Pertama, penunjukan langsung dalam pengadaan barang yang terdapat pada Permen BUMN yang mengusung sinergi BUMN tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Perpres. Kedua, akibat hukum dari sinergi BUMN adalah terjadinya benturan peraturan antara Permen BUMN dan Perpres yang memunculkan kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.