Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDISTRIBUSIAN ORDER LAYANAN ANTARJEMPUT PENUMPANG YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI TERHADAP MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH PELAKSANAAN PRE PROJECT SELLING SYSTEM DALAM KEPAILITAN PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KNALPOT MODIFIKASI PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT MIGAS HULU JABAR ONWJ SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KEPEMILIKAN PARTICIPATING INTEREST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura antara PT Sarana Kalteng Ventura dan Tri Akbar Samsi Silam Ditinjau Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha perusahaan modal ventura dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pasangan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGAJAKARTA PUSAT NOMOR : 4/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONANPAILIT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)OLEH MANTAN KARYAWANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (SECURITIES INVESTORS PROTECTION FUND)DALAM MENYELESAIKAN KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI PRE CLOSING MARKETSEBAGAI BENTUK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM OBJEK REPO DI PASAR NEGOSIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PRAKTIK JUAL RUGI ( PREDATORY PRICING ) YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DIHUBUNGKAN DE NGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK TYING IN DALAM PENYALAH GUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ATAS PENUNGGAKAN TUNJANGAN HARI TUA YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN YANG DIDIRIKAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr MENGENAI PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SKUTER METIK OLEH PT. ASTRA HONDA MOTOR DAN PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM MENANGANI PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI ANTARA PIHAK TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI HUKUM PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENCAIRAN BANK GARANSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA DITIN JAU BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA APOTEK RAKYAT TERHADAP INFORMASI TENTANG OBAT DIKAITKA N DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENGURUS YAYASAN TERHADAP KERUGIAN YAYASAN YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN PENGURUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 140/PK/Pdt/2015 MENGENAI PENGELOLAAN KEKAYAAN YAYASAN SUPERSEMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KERUGIAN PT PERSERO DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI GADAI SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MEMBELI SAHAM TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGALIHAN ASET BUMN (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA PERSERO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK DALAM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PETRAL (HONG KONG LTD.) SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL PERMOHONAN KLAIM GARANSI TERHADAP PERUSAHAAN DI BIDANG OTOMOTIF YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BUMN BERDASARKAN PERMEN BUMN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 03/Pdt.SusPKPU/2013/PN.NIAGA/JKT.PST ANTARA PENGEMBANG APARTEMEN BUAH BATU GREEN PARK TERHADAP PEMBELI APARTEMEN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKKAN PT LENTERA INTI SEJAHTERA SEBAGAI PT POOLING ASSET BERDASARKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PKPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberdayaan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Melalui Asuransi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Penerapan Prinsip Corporate Governance Terhadap Pengaturan PT Terbuka dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Good Corporate Governance Dalam Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab manajer investasi pada investor dalam investasdi Reksa Dana kontrak investasi kolektif (KIK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) dalam mewujudkan pnguatan struktur perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEKURITISASI ASET SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEKURITISASI ASET SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERDAGANGAN DELIVERY ORDER SEBAGAI PENGGANTI KONOSEMEN DIKAJI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN bidang telekomunikasi (PT. Indosat, Tbk) dalam perspektif UU no. 19 tahun 2003 ttg Badan Usaha milik Negara dan regulasi persaingan usaha bidang telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK ASURANSI JIWA UNIT-LINK SEBAGAI SARANA INVESTASI DALAM BENTUK REKSA DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 757 K/PDT/1989 Tanggal 14 Mei 1992 Mengenai Perkara Merek Terkenal Aqua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RELEVANSI PELAKSANAAN MASTER SETTLEMENT OF ACQUISITION AGREEMENT (MSAA) ANTARA BPPN DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DENGAN TEORI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SKEMA PRE NOTIFICATION PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PPENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN (P3SP) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/KPPU-L/2001 TENTANG PENUNJUIKAN REKANAN ASURADUR DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PASCA KUALIFIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKER

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog