• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  059/2017	059/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	059/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 108 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	059/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KETENTUAN IMPOR GARAM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkembangan komoditas pangan menjadi salah satu fokus utama berbagai negara di belahan dunia, khususnya Indonesia dan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 sepakat untuk menerapkan liberalisasi perdagangan dengan membuka sistem perdagangan multilateral yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara WTO, Indonesia berkewajiban secara konsisten menerapkan liberalisasi perdagangan terhadap arus produksi atau barang yang ada termasuk didalamnya salah satu komoditas pangan yaitu garam. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengkaji serta menganalisis implikasi hukum yang timbul serta perlindungan hukum bagi petambak garam pada kegiatan impor garam. Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan berupa data sekunder sebagai data utama dan ditambah dengan studi lapangan yang berupa pengamatan lapangan. Pendekatan secara yuridis dan normatif dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kegiatan impor garam dan perlindungan hukum terhadap petambak garam. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: Pertama, Terhadap implikasi dari kegiatan impor garam di Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh importir garam diketahui bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, dimana kegiatan impor garam perlu memperhatikan beberapa aspek termasuk petambak garam. Kedua, dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada petambak garam, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan serta memberikan penegakan hukum, salah satunya melalui hukum administrasi negara

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.