• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 03/Pdt.SusPKPU/2013/PN.NIAGA/JKT.PST ANTARA PENGEMBANG APARTEMEN BUAH BATU GREEN PARK TERHADAP PEMBELI APARTEMEN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  056/2017	056/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	056/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 83 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	056/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kepailitan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kepailitan dan PKPU diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, salah satu prinsipnya adalah putusan yang final dan mengikat. Akan tetapi dalam kasus ini PT. Menara Karsa Mandiri dinilai telah lalai dan tidak memenuhi prestasinya, sehingga dibuka dan digugatnya kembali oleh Para Kreditor yang memohon pembatalan perjanjian perdamaian dan kepailitan. Alasan dimohonkan pailit ini karena Para Kreditor merasa bahwa Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebelumnya hakim telah memberikan Putusan PKPU dan membuat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor yang dihomoligasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, kemudian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, melalui studi dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di Bandung dan di Jakarta. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan ini Hakim Pengadilan Niaga membatalkan perjanjian perdamaian dalam Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst tentang pembatalan perjanjian perdamaian dan putusan pailit terhadap Debitor tidak tepat karena Debitor telah menjalankan kewajibannya, Majelis Hakim tidak mendengarkan maupun melihat dalam pertimbangan hukumnya karena terdapat mayoritas Kreditor Konkuren maupun Kreditor Separatis yang tidak sepakat dengan adanya Pembatalan Perjanjian dan kepailitan,dan dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 249 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian melalui putusan Pengadilan Niaga No.03/Pdt.Sus-PKPU/2013/ PN.Niaga/Jkt.Pst yang menimbulkan akibat hukum terhadap Debitor dan Kreditor. Akibat hukum bagi Debitor yaitu Debitor statusnya menjadi pailit sehingga tidak berwenang untuk mengurus harta kekayaannya dan beralih kepada Kurator, sedangkan untuk Kreditor akibat hukumnya Kreditor berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren dalam proses kepailitan pengembang apartemen tidak dapat melakukan gugatan kembali secara individual.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.