Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN SWASTA BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.


Pengadaan air bersih menjadi perhatian di seluruh dunia. Jaminan
hak atas air bersih merupakan penjelmaan dari pemenuhan hak asasi

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    054/2017054/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    054/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 119 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    054/2017
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pengadaan air bersih menjadi perhatian di seluruh dunia. Jaminan
    hak atas air bersih merupakan penjelmaan dari pemenuhan hak asasi
    manusia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai
    penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk
    memanfaatkan sumber daya air sebesar-besarnya untuk kepentingan
    rakyat namun kenyataan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi
    kebutuhan masyarakat akan air bersih menjadikan peluang bagi
    perusahaan swasta melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa
    memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal tersebut menuntut
    pemerintah agar melakukan restrukturisasi perusahaan air minum melalui
    Good Corporate Governance agar dapat melakukan pengembangan
    penyediaan air untuk melayani kebutuhan masyarakat.
    Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
    dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitif. Adapun teknik
    pengumpulan daa dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu penelitian
    kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan
    adalah analisis yuridis kualitatif dan memperhatikan hukum positif baik
    tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.
    Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah
    Air Minum Tirtawening belum sepenuhnya menerapkan Good Corporate
    Governance, hal tersebut menyebabkan perkembangan Perusahaan
    Daerah Air Minum Tirtawening tidak mencapai maksimal sehingga
    kebutuhan air masyarakat tidak terpenuhi. Keadaan tersebut
    menyebabkan banyak perusahaan swasta memproduksi air minum demi
    memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengolahan air oleh perusahaan
    swasta dilakukan secara terus menerus dan mengakibatkan hilangnya
    akses masyarakat sekitar terhadap sumber daya air serta dampak yang
    buruk terhadap lingkungan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi