Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

Pokok-pokok Pemikiran Ikano Unpad bagi Pengembangan Hukum Nasional

Pokok-pokok Pemikiran Ikano Unpad bagi Pengembangan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA SENGKETA HUKUM LINGKUNGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELAWAN WARGA MANDALA WANGI DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1794 K/PDT/2004 DITINJAU DENGAN HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI YANG BERDAMPAK PADA KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA PENGEBORAN PANAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KONSESI DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN HUKUM YANG DAPAT DI AMBIL OLEH HAKIM ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH CV DE’ SKT DARAJAT POOL, RESORT & RESTO DI KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP IZIN INDUSTRI KULIT DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN ELECTRONIC WASTE (E - WASTE) MENURUT KONVENSI BASEL 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI BERDASARKAN UNDANG- MINERAL DAN BATUBARA JO. UNDANG- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM HULU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN CITARUM BERSIH, SEHAT, INDAH DAN LESTARI (CITARUM BESTARI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENGAMBIL BUNGA EDELWEISS DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO DIHUBUNGKAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN SWASTA BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN SISTEM E-CATALOGUE DALAM PERJALANAN DINAS MELALUI UDARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan di kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi dan peranan online dispute resolution (odr) dalam penyelesaian...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT PONDOK KALIMAYA PUTIH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU SANGIANG BANTEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIABAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT. FREEPORT INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING JO UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO ATAS PEMBUNUHAN ORANGUTAN DI KUTAI KALIMANTAN TIMUR YANG DILAKUKAN OLEH PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS LIMBAH PALUR RAYA ANTAR PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA NGRIGO KARANGANYAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSERVASI HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN BOPUNJUR DI KABUPATEN CIANJUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM TERHADAP BAHAYA PENCEMARAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESEIAN SENGKETA LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM KASUS TOM BEANAL MELAWAN FREEPORT MCMORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM AKTIFITAS PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA SWASTA PMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PMA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI PERTAMBANGAN PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN TEKSTIL

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog