• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PT.POS INDONESIA YANG BARANGNYA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  047/2017	047/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	047/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 82 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	047/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan konsumen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya telekomunikasi berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam jasa pengiriman barang. PT. POS Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang memiliki perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan konsumen sebagai wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut mewajibkan PT. POS untuk mengkomunikasikan kepada konsumen apabila barang milik konsumen telah sampai di kantor PT. POS. Namun dalam kasus ini, konsumen tidak diberikan pemberitahuan terkait hal tersebut, sehingga PT. POS mengirim kembali barang tersebut tanpa persetujuan dari konsumen. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang bentuk pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia terkait pengiriman barang dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengembalian yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait hukum perlindungan konsumen, literatur, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder sebagai penunjang dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, pertanggung jawaban PT.Pos indonesia dalam pengembalian barang tanpa persetujuan konsumenharus dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi terhadap konsumen, namun tindakan ini belum dilaksanakan oleh PT.Pos Indonesia. Kedua, tindakan konsumen yang dirugikan karena barangnya dikembalikan tanpa persetujuan menurut UUPK dapat melakukan tindakan penyelesaian diluar pengadilan, sehingga dalam kasus ini lebih efektif diselesaikan secara mediasi melalui BPSK.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.