• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN SMARTPHONE ILEGAL, SMARTPHONE REKONDISI, DAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  041/2017	041/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	041/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 109 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	041/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan konsumen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permintaan kosumen yang tinggi dan persaingan usaha yang semakin ketat menjadi celah bagi pelaku usaha smartphone dalam negeri untuk berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang besar. Adanya penemuan ribuan smartphone ilegal, smartphone rekondisi, dan smartphone replika di pasaran tentu meresahkan dan merugikan konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran smartphone ilegal, smartphone rekondisi dan smartphone replika di Indonesia juga untuk menganalisis tindakan hukum yang dapat ditempuh konsumen yang dirugikan akibat peredaran smartphone ilegal, smartphone rekondisi, dan smartphone replika tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik smartphone ilegal, smartphone rekondisi, dan smartphone replika. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder berkaitan dengan materi penelitian ini yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pelaku usaha yang telah memperdagang smartphone ilegal, smartphone rekondisi dan smartphone replika dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) dan pelaku usaha juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli dengan konsumen yang oleh karenanya pelaku usaha wajib untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Konsumen yang telah dirugikan dapat melakukan tindakan hukum secara non litigasi, yakni melalui BPSK, atau upaya hukum secara litigasi, yakni melalui pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.