Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hukum Pajak

Amelia Cahyadini - Dewi Kania Sugiharti - Holyness N. Singadimedja - Zainal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Pajak

Amelia Cahyadini - Dewi Kania Sugiharti - Holyness N. Singadimedja - Zainal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

Adhitama Putra Avianto - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Amin Maulana - Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.SUS-PHI/2018 TENTANG PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H. - Yusuf Randi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. Holyness N. Singadimedja S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H - RIMA LESTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Adhyatma Wikrama Maheswara - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H. M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

Agung Kurniadi - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS TANPA ADANYA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Bima Nuranda - Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Faqih Lutfi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KONSEP FREE FLOW OF SKILLED LABOURDALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINTDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Desy Lustiyani - Dr. Holyness N. Singadimedja, S. H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S. H., LL.M, Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ardy Taufik Akbar - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DARI ADANYA ECONOMIC DISRUPTION YANG MENYEBABKAN HILANGNYA KESEMPATAN KERJA

Aulia Putri Dianty - Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Dr. H . Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H - Wandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN YANG DIALAMI WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. - Ramadhiany Jasmine

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI ORGAN DIREKSI ATAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PANCA BUANA CAHAYA SUKSES SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KERJA

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Syahrani Maulida Lubis

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Indira Vertrisya - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA PT. AMSTRONG FACTORY INDONESIA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DIDUGA KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H.,M.H. - Mega Mustika Ratu

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Dr. H. Isis Ikhwansyah , S.H., M.H ., CN - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Nadila Novisha

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Dr. H. Isis Ikhwansyah , S.H., M.H ., CN. - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Na dila Novisha

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H.,M.H. - Nadhila Rachmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. - Mualifah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK REKLAME OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI ZONA LARANGAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

Holyness N. Singadimedja - Lukmanul Hakim Lubis - Zainal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 216K/PDT.SUS-PHI/2016 TANGGAL 3 MEI 2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP 35 ORANG PEKERJA DI HOTEL BESTIN DI KARAWANG

Holyness N Singadimedja - Rillia Ariyani - Yani Pujiwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN SMARTPHONE ILEGAL, SMARTPHONE REKONDISI, DAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aam Suryamah - Holyness N. Singadimedja - Intan Yutikasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Betty Rubiati, S.H., M.H - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Muhamad Nurfitriawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Dr. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Eranto Manalu

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Holyness N Singadimedja S.H., M.H - MOCH. RIZKI PRIBADI - Rr. Janti Surjanti S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/K.PDT.SUS-PHI/2014 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DIPERBAHARUI TANPA JEDA WAKTU ANTARA PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT DAN 65 (ENAM PULUH LIMA) ORANG PEKERJANYA DITINJAU DARI UN

Artaji, S.H., M.H. - Aulia Putri Kesuma Tanjung - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN PELAKSANA PENEMPATAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEMANTAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PER

CHALIDA NURUL FUAD - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H.,M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hukum Pajak

Hukum Pajak

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.SUS-PHI/2018 TENTANG PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS TANPA ADANYA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KONSEP FREE FLOW OF SKILLED LABOURDALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINTDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DARI ADANYA ECONOMIC DISRUPTION YANG MENYEBABKAN HILANGNYA KESEMPATAN KERJA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN YANG DIALAMI WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI ORGAN DIREKSI ATAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PANCA BUANA CAHAYA SUKSES SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KERJA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA PT. AMSTRONG FACTORY INDONESIA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DIDUGA KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGENAAN PAJAK REKLAME OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI ZONA LARANGAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 216K/PDT.SUS-PHI/2016 TANGGAL 3 MEI 2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP 35 ORANG PEKERJA DI HOTEL BESTIN DI KARAWANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN SMARTPHONE ILEGAL, SMARTPHONE REKONDISI, DAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/K.PDT.SUS-PHI/2014 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DIPERBAHARUI TANPA JEDA WAKTU ANTARA PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT DAN 65 (ENAM PULUH LIMA) ORANG PEKERJANYA DITINJAU DARI UN

PERAN PELAKSANA PENEMPATAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEMANTAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PER

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi