• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGGUNAAN SISTEM E-CATALOGUE DALAM PERJALANAN DINAS MELALUI UDARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  022/2017	022/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	022/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 115 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	022/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	SISTEM E-CATALOGUE
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menuai protes dari kalangan Agen Travel perjalanan, hal ini disebabkan oleh adanya aturan dalam Perubahan PERPRES tersebut yang dapat merugikan kalangan pengusaha Agen travel perjalanan, karena dalam perubahan PERPRES tersebut terdapat pasal yang menuliskan bahwa K/L/D/I wajib menggunakan sistem E-purchasing dalam perjalanan dinasnya, hal ini menuai protes dikarenakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mengenai hal yang menghambat iklim usaha yang adil dan kondusif, Pembelian tiket pada pengusaha Agen travel perjalanan menjadi menurun, yang menyebabkan kerugian pada pengusaha Agen Travel perjalanan. Selain itu dalam pencantuman maskapai di sistem E-catalogue masih menuai kebingungan bagi penggunanya, hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance. Oleh karena itu, pertama, peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan merumuskan Tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua, mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis ialah menganalisis kaitan Antara Peraturan Presiden yang berlaku dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan mengenai sistem pengadaan secara elektronik dan Good Corporate Governance dan larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normative kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengetahui pencantuman maskapai dalam sistem E-Catalogue dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance Hasil Penelitian yang diperoleh adalah, lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah dalam membuat peraturan harus memperhatikan pelaku usaha lainnya agar menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif, serta pencantuman maskapai dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip daripada Good Corporate Governance

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.