• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  003/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 145 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	003/2017
  Tipe Isi	text
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENERBITAN OBLIGASI
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam rangka menjunjung tinggi sistem otonomi daerah, Pemerintah Daerah dengan mandiri dapat mencari alternatif sumber pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Obligasi Daerah di Pasar Modal. Namun seiring berjalannya waktu, bagaimanakah perubahan pengaturan mengenai persyaratan penerbitan Obligasi Daerah dapat menunjang tujuannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan kendala-kendala apakah yang timbul dalam proses penerbitannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan pengaturan mengenai persyaratan penerbitan Obligasi Daerah dan kendala yang timbul dalam proses penerbitannya di Pasar Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan. Pemaparan permasalahan menggunakan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang tengah diteliti, dimulai dari tahapan penelitian kepustakaan hingga lapangan. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan di Bandung dan Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwasanya dalam rangka mengurus sendiri rumah tangganya, Pemerintah Daerah berlandaskan sistem otonomi daerah dapat memanfaatkan konsep pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat yaitu dengan menerbitkan Obligasi Daerah. Perubahan pengaturan mengenai persyaratan penerbitan Obligasi Daerah tidak dapat menunjang dan mendukung Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerah di Pasar Modal, karena kenyataannya hingga saat ini belum ada Pemerintah Daerah yang berhasil menerbitkan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah. Hal ini timbul dikarenakan terdapat beberapa kendala baik hukum maupun non hukum dalam pelaksanaanya Kata kunci : Penerbitan, Obligasi Daerah, Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.