• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWAJIBAN AFFECTED STATES DALAM MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN EKSTERNAL SAAT TERJADI BENCANA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  002/2017	002/017 Ais k	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	002/017
  Penerbit	Fakutas Hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 124 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	002/017
  Tipe Isi	text
  Tipe Media	other
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	AFFECTED STATES
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sejarah mencatat bahwa beberapa peristiwa bencana pernah terjadi sebegitu besarnya hingga secara signifikan melumpuhkan aktivitas sosial Negara terkena dampak (affected States). Dalam situasi tersebut, bantuan kemanusiaan eksternal akan menjadi krusial untuk menyelamatkan banyak jiwa. Namun, adanya lacunae di bidang Hukum Penanganan Bencana Internasional mengakibatkan tidak adanya ketentuan yang mengikat mengenai apa saja kewajiban affected States terkait dengan penerimaan bantuan kemanusiaan eksternal tersebut, sehingga rumusan kewajiban ini perlu ditinjau dari cabang hukum lain yang berkaitan, salah satunya yaitu Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), hukum humanitebeserta instrumen-instrumennya. Dalam beberapa kasus seperti Indonesia pasca bencana tsunami Samudera Hindia 2004 dan Myanmar pasca bencana topan Nargis 2008, terdapat indikasi bahwa tindakan kedua negara tersebut justru menghalangi akses masuk bantuan kemanusiaan eksternal. Penulis melaksanakan penelitian terhadap masalah di atas melalui metode deskriptif analitis demi memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis atas permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada data-data sekunder dan tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa melalui perspektif HAM, kewajiban untuk menerima bantuan kemanusiaan eksternal dalam situasi bencana tidak diatur secara eksplisit. Selain itu, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, dengan syarat-syarat tertentu, bisa jadi merupakan suatu internationally wrongful act yang menimbulkan pertanggungjawaban affected States di mata hukum internasional

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.