Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB LIBYA ATAS PENYERANGAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR RUSIA DI TRIPOLI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENJUALAN URANIUM ANTARA AUSTRALIA DAN INDIA MENURUT TREATY ON THE NON-PROLIFERATION NUCLEAR WEAPONS 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN PENGACARA TRIBUNAL PIDANA INTERNASIONAL UNTUK RWANDA (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA) DALAM HAL PENANGKAPAN PETER ERLINDER DI RWANDA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS 1946

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN AFFECTED STATES DALAM MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN EKSTERNAL SAAT TERJADI BENCANA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (KASUS AGUS DWIKARNA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENERIMAAN KEANGGOTAAN BARU BERDASARKAN PASAL 4 PIAGAM PBB DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP GOOD FAITH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DA PERAN SERTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DALAM MEMBANTU PENYELESEIAN KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN AKIBAT HUKUM STAND-BY ARRANGEMENT DAN LETTER OF INTENT DALAM PEMBERIAN PINJAMANA KEPADA NEGARA ANGGOTA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM NGOs (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS AHMADOU SADIO DIALLO (REPUBLIC OF GUINEA V DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO) GENERAL LIST ICJ NO.103 30 NOVEMBER 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ANALISIS ORDER INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE MENGENAI PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN DOKUMEN DI KANTOR KUASA HUKUM TIMOR LESTE (QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE AND DETENTION OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA (TIMOR-LESTE v. AUSTRALIA) ) DI CAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO OLEH PENGADILAN BELGIA (KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NO. 121 : 14 FEBRUARY 2002 ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MELAWAN KERAJAAN BELGIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN WHO DALAM MENANGANI BAHAYA ROKOK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA/WTO) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI BERAS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN TERHADAP INVIOLABILITY' KANTONG DIPLOMATIK (DIPLOMATIC BAG) OLEH NEGARA PENERIMAAN DAN PENYALAHGUNAANNYA OLEH PEJABAT DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANGKA REFORMASI PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SANKSI KEPADA DIPLOMAT ASING YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA PELAKU DIPLOMATIK KEPADA PELAKU KEJAHATAN POLITIK DI DALAM GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK OLEH KEDUTAAN BESAR EKUADOR DI INGGRIS KEPADA PENCIPTA WIKILEAKS DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT) / WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS) DALAM PENGATURAN PENCARI SUAKA REGIONAL DI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK PERWAKILAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK PBB TERKAIT DENGAN DENDA PARKIR NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA 1975 TENTANG PERWAKILAN NEGARA DALAM HUBUNGANYA DENGAN ORGANISASI INTERNASIO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP INVASI NEGARA FEDERASI RUSIA (RUSSIAN FEDERATION STATE) KE GEORGIA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PIAGAM PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA AFGANISTAN TERHADAP MISI PERDAMAIAN PBB UNAMA (UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSIN IN AFGHANISTAN) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ARAB SAUDI DAN PERLINDUNGAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP JEMAAH HAJI TERKAIT TRAGEDI MINA TAHUN 2015 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PENAHANAN WARGA NEGARA ASING MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER DIHUBUNGKAN DENGAN SUPREMACY CLAUSE DALAM KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (KASUS MEKSIKO VS AMERIKA SERIKAT TAHUN 2003)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (SEA) OLEH PERSONEL PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DI KONGO (MONUSCO) DAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH (MINUSCA) TERHADAP ANAK û ANAK DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN INTERVENSI KEMANUSIAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI AGREEMENT ESTABLISHING THE SLMAIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR DARI ORGANISASI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DLAAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DIPLOMATIC BAG DAN DIPLOMATIC BAGGAGE MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN MENURUT PRAKTIK BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING OLEH SUATU NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL COVENAT ON CIPIL AND POLOTICAL RIGHTS 1966 (KASUS TAMSIL LINRUNG)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog