• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100045	R.11.27	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341Sin t
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xiii, 352 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341Sin t
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Tenaga Kerja
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Holyness N. Singadimedja

• ABSTRAK Ditetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum diimbangi dengan peningkatan kualitas atau kompetensi Tenaga Kerja Indonesia serta efektivitas perlindungannya, sehingga begitu banyak permasalahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap TKILN, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan hukum TKILN, kendala teknis di lapangan seperti dualisme lembaga pemerintahan dalam pelayanan dan penanganan TKI antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melatarbelakangi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, diawali dengan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang relevan, sinkronisasi peraturan, meneliti hukum yang berlaku in concreto dan asas-asas hukum. Data dianalisis secara normatif kualitatif dengan melakukap penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap TKILN tidak dilaksanakan sesuai tugas dan kewajiban pemerintah dalam melindungi TKILN sesuai amanat UUD 1945, dalam UU No. 39 tahun 2004 menyerahkan tanggung jawab penempatan dan perlindungan terhadap TKILN khususnya PLRT kepada PPTKIS sehingga pemerintah terkesan melepaskan tanggung jawabnyi, sehingga diperlukan segera amandemen terhadap UU No. 39 tahun 2004 dan mengadopsi UU No. 6 tahun 2012 tentang ratifikasi konvensi perlindungan buruh migrant dan keluarga, membagi secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan perlindungan hukum TKILN serta mengatur mengenai beberapa lembaga dan atau departemen yang terlibat 1angsung dalam mekanisme penempatan dan pengawasan TKILN, mulai dari tahap pra penempatan, penempatan dan puma penempatan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.