Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

LARANGAN RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. PERSERO TBK TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Sylvian Septiani Ferian

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN ANGSURAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Iqbal Putratama Elkas

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM FOOD ESTATE DAN IMPLIKASI TERHADAP FUNGSI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

MARGARETHA ELFRIEDA SIHOMBING

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HARTA HIBAH YANG DIPEROLEH PADA SAAT PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Novita Suhenti

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN KREDIT MACET PADA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT TANPA AGUNAN YANG BERBASIS NONPAYROLL

TIRTA MEGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT TERHADAP TANAH YANG SEDANG JAMINKAN BERUPA AKTA YANG BELUM DIDAFTARKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PB Kukuh Pangestu

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN NAZHIR DALAM PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF YANG DIKELOLA OLEH NADZHIR DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dollygrareo Stelix Vikoyusufo

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG ISINYA MENIMBULKAN RANGKAP JABATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

DINAN WAHYITNO

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK HUKUM KEBIJAKAN SATU PETA (KSP) TERHADAP KEBERADAAN TANAH ULAYAT YANG DIDAFTAR MENJADI HAK KOMUNAL DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Rubby Rumaisya

Detail Cantuman XML Detail Cite

WAKAF POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Agung Bagja Saputra

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOCOPY DOKUMEN DENGAN DOKUMEN ASLINYA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

MASRAN CANDRA PINKIANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan pencatatan harta kekayaan persekutuan komanditer (CV) berupa hak atas tanah di kaitkan dengan asas kepastian hukum

Nafesha N

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM UJI KOMPETENSI CALON NOTARIS DALAM PROSES PENGANGKATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018

Fatan Fahriady

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGESAHKAN AKTA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Reza Fauzian Ali

Detail Cantuman XML Detail Cite

AUTENTISITAS RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA RELAAS PADA LELANG YANG DISELENGGARAKAN MELALUI INTERNET YANG DIBUAT OLEH PEJABAT LELANG KELAS II DIKAITKAN DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKTRIN

Geo Muhamad Gahara

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BERDASARKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Bella Citra Ramadhona

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SURAT PARTISIPASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH OLEH PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) BERDASARKAN POJK NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DAN POJK NOMOR 4/POJK.05/2018 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN CYBER NOTARY BERDASARKAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nauroh Nafidah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Sheba Fadhlika

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEABSAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

MUHAMMAD IQBAL FAUZAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Majelis Pengawas Notaris

Habib Adjie

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANIKA TANAH ( PRINSIP-PRINSIP REKAYASA GEOTEKNIS ), JILID 2

DAS BRAJA M./TERJEMAHAN ; NOOR ENDAH DKK.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ELEKTRONIKA DIGITAL EDISI KE DUA

TOKHEIM ROGER L

Detail Cantuman XML Detail Cite

MICROSOFT POWER POINT 2000

PERMANA BUDI

Detail Cantuman XML Detail Cite

MICROSOFT EXCEL 2000

PRAMONO JOKO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

LARANGAN RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. PERSERO TBK TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN ANGSURAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM FOOD ESTATE DAN IMPLIKASI TERHADAP FUNGSI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

KEDUDUKAN HARTA HIBAH YANG DIPEROLEH PADA SAAT PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN KREDIT MACET PADA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT TANPA AGUNAN YANG BERBASIS NONPAYROLL

KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT TERHADAP TANAH YANG SEDANG JAMINKAN BERUPA AKTA YANG BELUM DIDAFTARKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERAN NAZHIR DALAM PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF YANG DIKELOLA OLEH NADZHIR DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

DAMPAK HUKUM KEBIJAKAN SATU PETA (KSP) TERHADAP KEBERADAAN TANAH ULAYAT YANG DIDAFTAR MENJADI HAK KOMUNAL DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

WAKAF POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

KEWENANGAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOCOPY DOKUMEN DENGAN DOKUMEN ASLINYA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pelaksanaan pencatatan harta kekayaan persekutuan komanditer (CV) berupa hak atas tanah di kaitkan dengan asas kepastian hukum

KEDUDUKAN HUKUM UJI KOMPETENSI CALON NOTARIS DALAM PROSES PENGANGKATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGESAHKAN AKTA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

AUTENTISITAS RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA RELAAS PADA LELANG YANG DISELENGGARAKAN MELALUI INTERNET YANG DIBUAT OLEH PEJABAT LELANG KELAS II DIKAITKAN DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKTRIN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BERDASARKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN CYBER NOTARY BERDASARKAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

KEABSAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Majelis Pengawas Notaris

MEKANIKA TANAH ( PRINSIP-PRINSIP REKAYASA GEOTEKNIS ), JILID 2

ELEKTRONIKA DIGITAL EDISI KE DUA

MICROSOFT POWER POINT 2000

MICROSOFT EXCEL 2000

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi