Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDANGAN ANAK TERKAIT KEGIATAN PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (ANALISIS KASUS JUAL BELI TANAH WAKAF UNTUK MEMPERLUAS TANAH WAKAF)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Penyelenggaraan terhadap konsumen atas penolakan penggunaan E-Money Oleh Merchant dikaitkan dengan peraturan bank indonesia no.16/1/pbi/2014 tentrang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK SYARIAH DALAM HAL BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Strategi Pemerintah dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual Produk Pengetahuan Tradisional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Makanan yang Tidak Layak Konsumsi di Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DA LAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR UNTUK MEMPEROLEH PENGASUHAN DI PANTI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Studi Kasus Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI. Tahun 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN TINDAKAN MEDIS YANG MENGANDUNG RISIKO TINGGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA APOTEK RAKYAT TERHADAP INFORMASI TENTANG OBAT DIKAITKA N DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PEMEGANG LISENSI SIARAN OLAHRAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PE NJUALAN SUPLEMEN MAKANAN TANPA IZIN BADAN P ENGAWAS O BAT DAN M AKANAN MELALUI JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BAHAN MAKANAN YANG DIPERPANJANG MASA KEDALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapasitas Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DISTANBUNHUT) dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)

UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Sosial Anak Jalanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 : studi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia di dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak : studi kasus pada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Karyawan PT. Rekayasa Hijau Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERNATIONAL LAW AND STANDARD APPLICABLE IN NATURAL DISASTER SITUATION ( PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM SITUASI BENCANA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH FRANCHISEE PADA PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA P.T. INTI KASOEM DENGAN RINNA HERLINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN TELEPON SELULER DAUR ULANG MEREK IPHONE DENGAN CACAT TERSEMBUNYI TANPA INFORMASI PRODUK YANG BENAR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN FORUM ANAK KOTA BANDUNG SEBAGAI WADAH EKSPRESI DAN ASPIRASI ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN OBJEK VIDEO PORNO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUH 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Kecamatan dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan : studi pada Penambangan Batu Akik di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tahun 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Strategi Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015-2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Menjaga Lingkungan Hidup pada Kasus Pertambangan Pasir Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK EKSPLOITASI SEKSUAL BAGI KAUM PENYUKA SESAMA JENIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PEMBATASAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN TERSANGKA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI UNTUK MENGEMIS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL PERMOHONAN KLAIM GARANSI TERHADAP PERUSAHAAN DI BIDANG OTOMOTIF YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-TOLL CARD YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI E-MONEY DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog