Didin Sabarudin Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2011 id Indonesia

xiii, 132 hlm. ; il. ; 29 cm DemoIcrasi sebagai komitmen dari reformasi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia telah diimplikasikan dalam bentuk desentralisasi pada level kabupatenlkota, dengan maksud mendekatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah otonom barn yang dibentuk berdasarkan VU Nomor 12 Tahun 2007. Bupati yang akan menjalankan kewenangan pemerintahan hams dipilih langsung oleh masyarakat setelah melalui serangkaian proses dan mekanisme politik. Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat sampai tahun 2013. Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan melakukan pengangkatan, pem.indahan dan penurunan dalam jabatan struktural PNS. Untuk memperoleh gambaran bagaimana pola hubungan di antara Bupati dengan pejabat struktural terjalin, bagaimana proses tersebut, dan faktor apa yang mempengaruhinya, penulis melihatnya dengan konsep politik birokratik, dimana kebijakan pemerintahan lebih didasarkan pada bentuk dan tujuan yang bercorak birokratik. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Data penelitian yang diperoleh menggunakan metode purposeful sampling dengan teknik pemilihan informan adalah stratified purposeful sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi perilaku dan wawancara dengan para partisipan. Hasil penelitian menunjukkan, pola hubungan Bupati dengan pejabat struktural birokrasi tidak hanya dalam kerangka positif yang menciptakan sinergi, tetapi juga implikasinya menjadi negatif disebabkan adanya perselingkuhan di antara keduanya. Kondisi tersebut terjadi berdasarkan dua ha1: Pertama, hubungan sosial politik. Birokrasi menjadi mesin politik kepentingan penguasa yang diarahkan sebagai alat negara untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga wajah birokrasi tidak lebih sebagai abdi penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat Kedua, hubungan ekonomi. Rekrutmen pejabat struktural birokrasi seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik uang, sehingga postur kekuasaan birokrasi ditentukan oleh pertukaran balas jasa politik dan transaksi ekonomi antara Bupati sebagai patron dan birokrasi sebagai klien, dimana Bupati melakukan kesepakatan dengan pejabat dalam setiap jenjangjabatan struktural. Didin Sabarudin desentralisasi, kekuasaan, jabatan struktural, pol 351 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Sab d/R.17.151 0100111070033 Perpustakaan Pusat (REF.17.151) 351 Sab d/R.17.151 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9955 2017-04-01 15:42:28 2018-07-26 08:18:19 machine generated