• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA (TKPK) DI KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700254	362.5 Hum i/R.17.196	Perpustakaan Pusat (REF.17.196)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	362.5 Hum i/R.17.196
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	viii,;173 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	362.5
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pennasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasala
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SAHADI HUMAEDI

• Pennasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kernudian diterjemahkan pada level propinsi dan kotalkabupaten. Dalam implementasinya. ban yak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung", berdasarkan konsep impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menjelaskan tiga variabel dalarn implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, (2) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi, (3) Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan inform an yang terdiri dari para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota Bandung, serta Koordinator Fasilitator Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk dikendalikan dalam mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan ditandai dengan adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para peJaku (target group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu kegiatan dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik seperti mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan umum dan sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh untuk kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini TKPK merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan berbagai dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan. Sementara variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak sama untuk masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari kemandirian masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.