• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA TANGERANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007428	351 Riz i/R.17.150	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Riz i/R.17.150
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvii,;135hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2015
  Subyek	Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Persamp
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	RIZKY ILHAMI

• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahanl Kebersihan di Kota Tangerang berkaitan dengan subtema Pembangunan Sosial & Komuniti. Pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 yang berisi tentang Retribusi Pe1ayanan PersampahanlKebersihan. Peneliti mendapati sejumlah masalah yang berkaitan dengan mekanisme penarikan Retribusi Kebersihan yang dilakukan oleh DKP. Dalam kaitannya dengan teori Charles O. lanes pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan KebersihanlPersampahan Kota Tangerang mencakup tiga aktivitas meliputi organisasi, interpretasi dan aplikasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam pene1itian pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi, Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive.Manfaatlkegunaan penelitian dalam hal ini diperuntukkan untuk perguruan tinggi, pene1iti dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tangerang belum efektifkarena penataan struktur kurang diperhatikan oleh DKP, masih kurangnya pemahaman terhadap tujuan penarikan retribusi dan kurangnya sosialisasi, serta kurang optimalnya kemampuan pelaksana dalam me1akukan penarikan retribusi kebersihan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Saran dari peneliti adalah DKP melakukan perekrutan penarik retribusi sesuai tingkat pendidikannya, DKP memberikan pembekalan dan pelatihan khusus kepada penarik retribusi, DKP melakukan sosialisasi secara persuasif (ajakan) kepada masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.