Detail Cantuman

Image of DISKRESI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS KEUANGAN (Studi Kasus Penyelamatan Bank Century Oleh Komite Stabilitas Sistem keuangan)

 

DISKRESI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS KEUANGAN (Studi Kasus Penyelamatan Bank Century Oleh Komite Stabilitas Sistem keuangan)


Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian
terhadap diskresi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007123352.3 Moc d/R.17.179Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    352.3 Moc d/R.17.179
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    v,; 213 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    352.3
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2015
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian
    terhadap diskresi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang
    memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century. Situasi keuangan global
    2008 yang tengah genting serta terdapat adanya bank swasta kecil yakni Bank Century
    yang kemudian dinyatakan sebagai bank gagal, mengharuskan KSSK memutuskan
    sebuah kebijakan. Terdapat dua opsi kebijakan dalam menangani, &nk Century yaitu
    menyelamatkan atau menutupnya. Pilihan kebijakan jatuh pada menyelamatkan Bank
    Century dengan memberikan Pinjaman Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6,76 triliun.
    Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan masalah yang kemudicm direntuknya Pansus
    Bank Century oleh DPR RI yang mempertanyakan (1) Apakah benar adanya krisis
    keuangan di tahun 2008; (2) Indikator penetapan bank gagal berdampak sistemik; (3)
    Tidak adanya Iaporan kepada Presiden dan WakiI Presiden mengenai penyelematan Bank
    Century; (4) Kenaikan jumlah dana penyelamatan dari sebesar Rp. 689 miliar menjadi
    Rp. 6,76 triliun; (5) Sah tidaknya keberadaan KSSK dalam undang-undang; (6) Benarkah
    relaksasi pemberian FPJP hanya dikhususkan untuk Bank Century dsb. Diskresi
    kebijakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem
    Keuangan (KSSK) telah menghindarkan Indonesia dari ancaman krisis keuangan global
    tahun 2008, namun di si si lain tindakan diskresi tersebut menimbulkan berbagai masalah.

    Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana
    terjadinya diskresi kebijakan atau freies Ermessen KSSK dalam per.spekt.if kebijakan
    publik, sehingga diketahui masalah serta kekurangan yang ada pada diskresi kebijakan
    tersebut dan bagaimana dampak yang terjadi.

    Metode penelitian yang digunakan adalah metode pencl\\Thn. kualitatif dengan
    pendekatan studi kasus, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi
    kepustakaan dan analisis dokumen terkait, observasi serta wawancara tidak terstruktur
    sebagai konfirmasi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi kebijakan publik yang
    dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penyelamatan
    Bank Century telah dilaksanakan dengan tepat dengan kata lain telah memenuhi kriteria
    Extraordinary freies ermessen, Prasyarat Kondisional dan Syarat Umum Produk
    Tindakan Diskresi yang merupakan pedoman yang hams dipenuhi oleh suatu tindakan
    diskresi berdasarkan Kerangka Umum Diskresi yang telah ditetapkan dalam Kerangka
    Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN) tetap saja menimbulkan masalah
    disebabkan di Indonesia seringkali akuntabilitas dalam ~~ilan kebijakan
    mengutamakan audit fmansial atau audit keuangan dan kegiatan bukannya audit
    kebijakan. Oleh karena itu, Dalam situasi menghadapi krisis di sektor keuangan yang
    membutuhkan respon cepat selain harus terpenuhinya Prasyamt Koadisional dan Syarat
    Umum Produk Tindakan Diskresi juga harus menyertakan basil analisis kebijakan yang
    ditandatangani secara resmi dan terdokumentasi sebagai akuntabilitas kebijakan oleh para
    pemangku kebijakan Sehingga diskresi kebijakan dapat lebih efektif dan dapat
    dipertanggungjawabkan dikemudian hari.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi