Mochamad Faizal Rizki Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2015 id Indonesia

v,; 213 hlm,;29 cm Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian terhadap diskresi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century. Situasi keuangan global 2008 yang tengah genting serta terdapat adanya bank swasta kecil yakni Bank Century yang kemudian dinyatakan sebagai bank gagal, mengharuskan KSSK memutuskan sebuah kebijakan. Terdapat dua opsi kebijakan dalam menangani, &nk Century yaitu menyelamatkan atau menutupnya. Pilihan kebijakan jatuh pada menyelamatkan Bank Century dengan memberikan Pinjaman Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6,76 triliun. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan masalah yang kemudicm direntuknya Pansus Bank Century oleh DPR RI yang mempertanyakan (1) Apakah benar adanya krisis keuangan di tahun 2008; (2) Indikator penetapan bank gagal berdampak sistemik; (3) Tidak adanya Iaporan kepada Presiden dan WakiI Presiden mengenai penyelematan Bank Century; (4) Kenaikan jumlah dana penyelamatan dari sebesar Rp. 689 miliar menjadi Rp. 6,76 triliun; (5) Sah tidaknya keberadaan KSSK dalam undang-undang; (6) Benarkah relaksasi pemberian FPJP hanya dikhususkan untuk Bank Century dsb. Diskresi kebijakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menghindarkan Indonesia dari ancaman krisis keuangan global tahun 2008, namun di si si lain tindakan diskresi tersebut menimbulkan berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana terjadinya diskresi kebijakan atau freies Ermessen KSSK dalam per.spekt.if kebijakan publik, sehingga diketahui masalah serta kekurangan yang ada pada diskresi kebijakan tersebut dan bagaimana dampak yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pencl\\Thn. kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen terkait, observasi serta wawancara tidak terstruktur sebagai konfirmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penyelamatan Bank Century telah dilaksanakan dengan tepat dengan kata lain telah memenuhi kriteria Extraordinary freies ermessen, Prasyarat Kondisional dan Syarat Umum Produk Tindakan Diskresi yang merupakan pedoman yang hams dipenuhi oleh suatu tindakan diskresi berdasarkan Kerangka Umum Diskresi yang telah ditetapkan dalam Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN) tetap saja menimbulkan masalah disebabkan di Indonesia seringkali akuntabilitas dalam ~~ilan kebijakan mengutamakan audit fmansial atau audit keuangan dan kegiatan bukannya audit kebijakan. Oleh karena itu, Dalam situasi menghadapi krisis di sektor keuangan yang membutuhkan respon cepat selain harus terpenuhinya Prasyamt Koadisional dan Syarat Umum Produk Tindakan Diskresi juga harus menyertakan basil analisis kebijakan yang ditandatangani secara resmi dan terdokumentasi sebagai akuntabilitas kebijakan oleh para pemangku kebijakan Sehingga diskresi kebijakan dapat lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Mochamad Faizal Rizki Extraordinary freies Ermessen, diskresi, Kebijakan 352.3 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.3 Moc d/R.17.179 010030007123 Perpustakaan Pusat 352.3 Moc d/R.17.179 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8978 2017-04-01 15:42:24 2019-03-04 09:46:46 machine generated