• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0888		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	345 Rah p/R.11.87.1
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv,;412 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	345 Rah p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	[ingkup perlindungan kepada saksi pelaku yang beke
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	AMIN RAHMAN

• Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap beberapa masalah berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Terdapat dua masalah pokok yang menjadi objek penelitian, pertama, bagaimanakah pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedua bagaimanakah perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah-masalah tersebut diangkat sebagai objek penelitian karena hingga saat ini pengaturan dan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dalam praktik peradilan pidana dirasakan tidak memadai sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, serta ditunjang dengan penelitian hukum empiris untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum. Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research), serta ditunjang dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer. Analisis data secara yuridis-kualitatif, data hasil penelitian diklasifikasikan menurut jenisnya, setelah itu dianalisis melalui metode interpretasi, kemudian diekspalanasi, dikonstruksikan dan diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan saksi pelaku yang bekerjasarna dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun tidak memberikan pengaturan yang memadai, sehingga dalam praktik peradilan menimbulkan perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menentukan saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep pengaturan .pada masa mendatang perlu dirumuskan kembali definisi saksi pelaku yang bekerjasama dengan mencantumkan dengan tegas syarat-syarat untuk menentukan saksi pelaku yang bekerjasama sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun pengaturannya belum memadai berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, dan mekanisme perlindungan yang tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang dengan memperluas ruang . [ingkup perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana pada kasus yang berbeda, perluasan bentuk-bentuk perlindungan, dan penerapan model perlindungan hukum komprehensif melalui pendekatan sistem peradilan pidana sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap beberapa masalah berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Terdapat dua masalah pokok yang menjadi objek penelitian, pertama, bagaimanakah pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedua bagaimanakah perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah-masalah tersebut diangkat sebagai objek penelitian karena hingga saat ini pengaturan dan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dalam praktik peradilan pidana dirasakan tidak memadai sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, serta ditunjang dengan penelitian hukum empiris untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum. Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research), serta ditunjang dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer. Analisis data secara yuridis-kualitatif, data hasil penelitian diklasifikasikan menurut jenisnya, setelah itu dianalisis melalui metode interpretasi, kemudian diekspalanasi, dikonstruksikan dan diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan saksi pelaku yang bekerjasarna dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun tidak memberikan pengaturan yang memadai, sehingga dalam praktik peradilan menimbulkan perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menentukan saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep pengaturan .pada masa mendatang perlu dirumuskan kembali definisi saksi pelaku yang bekerjasama dengan mencantumkan dengan tegas syarat-syarat untuk menentukan saksi pelaku yang bekerjasama sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun pengaturannya belum memadai berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, dan mekanisme perlindungan yang tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang dengan memperluas ruang . [ingkup perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana pada kasus yang berbeda, perluasan bentuk-bentuk perlindungan, dan penerapan model perlindungan hukum komprehensif melalui pendekatan sistem peradilan pidana sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.