• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pangandaran pasca pembentukan daerah otonomi baru dalam pemilukada Kabupaten Ciamis tahun 2013

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0882		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Agu p/R.17.188.1
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xv,;244 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Agu p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	partisipasi politik, rnasyarakat, pernilukada, dan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dedi Agus

• Diskursus tentang pelibatan masyarakat daerah otonomi barn dalam pemilukada daerah induknya menjadi kajian menarik dalam sistem otonomi daerah. Pelibatan warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan sebagai daerah otonomi barn dalam kegiatan Pernilukada di Kabupaten Ciamis Tahun2013 telah menuai pro dan kontra. Alasan yang mendasari polemik ini adalah dengan telah terbitnya Surat Keputusan Penetapan Daerah Otonom Barn yang disahkan dengan Undang-Undang berkonsekuensi pada diberikannya kewenangan daerah otonomi barn untuk mengatur rumah tangganya sendiri, secara yuridis telah terlepas dari kabupaten induknya. Bertolakdari hal itu,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran pasca pembentukan Daerah Otonomi Barn dalam Pemilukada di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 dan mengkaji faktor­ faktor peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran pasca pembentukan Daerah Otonomi Barn dalam Pemilukada di Kabupaten Ciarnis Tahun 20l3. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti kepada informan, yaitu kelompok aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis diperoleh gambaran yang komprehensif bahwa partisi pasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam Pemilukada kabupaten Ciamis Tahun 2013 termasuk kategori tinggi. Temuan ini didukung pula oleh hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam kegatan pemilukada di Kabupaten Ciarnis Tahun 2013 mencapai angka 70,57 % yang diperoleh dari 10 kecamatan. Jika dibandingkan dengan perolehan suara kabupaten induknya yang hanya mencapai 68, 82 % rnaka hal ini rnenunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran lebih baik daripada Kabupaten Ciamis. Peningkatan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam Pemilukada Kabupaten Ciarnis Tahun 2013 disebabkab oleh beberapa faktor. Pertama, faktor profil Calon BupatiIWakil Bupati. Kedua, faktor sosialisasi dan karnpanye yang dilakukan oleh kelornpok aktivis, partisipan, dan kelompok pengamat. Ketiga, faktor isu putera daerah (primordial), Keempat; faktor hubungan ernosional dengan kabupaten induk. Kelima, faktor pengaruh para ulama/ajengan. Keenam, faktor kesadaran politik rnasyarakat. Temuan dalarn penelitian ini rnenghasilkan konsep barn yaitu bahwa partisipasi politik yang diberikan masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam Pemilukada Kabupaten Ciarnis Tahun 2013 kurang efektif. Artinya, partisipasi .. politik yang diberikan rnasyarakat Kabupaten Pangandaran dalarn Pernilukada Kabupaten Ciarnis Tahun 2013 hasilnya tidak rnerniliki rnanfaat bagi rnasyarakat Kabupaten Pangandaran pasca pernbentukan Daerah Otonorni Barn.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.