• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN SORONG,PROVINSI PAPUA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0872		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Bar e/R.17.285.1
  Penerbit	Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii,;284 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Bar e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	evaluasi, kebijakan pendidikan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	OSOK BARBALINA

• Permasalahan yang dipecahkan dalampenelitian ini adalah belum optimalnya evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh evaluator internal daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjelaskan kriteria evaluasi yang diterapkan secara retrospektif (ex post) dengan pendekatan atau model evaluasi berbasis tujuan (tujuan strategis) sesuai Peraturan Bupati Sorong Nomor 25A tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2012-2017. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data sekunder berupa studi kepustakaan, survey lapangan, dan dokumentasi, serta data primer diperoleh dari wawancara mendalam. Sebagai bahan konfirmasi evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sorong, penulis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N Dunn diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, dan kecukupan belum memberikan penilaian yang akurat tentang kebijakan pendidikan, sedangkan kriteria perataan telah dapat dijelaskan mencakup penyediaan prasarana dan sarana fisik pendidikan serta penyaluran bantuan BOSDA, walaupun kenyataannya BOSDA belum terdistribusi merata karena ada siswa yang belum terdata. Kriteria responsivitas terhadap keberadaan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan kebijakan pendidikan secara umum direspon belum memuaskan. Evaluasi kriteria ketepatan kebijakan pendidikan belum dijelaskan secara akurat, dan terkesan kurang memberi tanggapan karena terbentur kewenangan kepala daerah. Konsep barn dari penelitian ini sebagai solusi agar evaluasi kebijakan optimal, pertama, untuk efisiensi adalah Standar Satuan Biaya Pendidikan Lokal. Kedua, dibutuhkan "komponen standar penilaian keberhasilan pendidikan" yang diturunkan dari kriteria efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Ketiga terkait dengan evaluator, konsep barn yang ditawarkan adalah sinergitas antar evaluator dan objektivitas evaluator. Sinergitas adalah kekuatan yang harus dibangun antar evaluator untuk meningkatkan kemajuan kebijakan melalui hasil-hasil evaluasi yang positif, sedangkan objektivitas adalah keadaan dimana evaluator harus menjaga dirinya bebas dari berbagai benturan kepentingan yang mengarahkan penilaian diluar yang sementinya agar intergritas tetap dipertahankan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sorong.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.