• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KOLABORASI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0837		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Eli k/R.17.295.1
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xx,;363 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Eli k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kolaborasi, collaborative governance, ketidakpasti
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Susanti Elisa

• Penelitian ini menjelaskan mengenai kolaborasi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung yang belum efektif Permasalahan dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung adalah tidak tercapai consensus, sehingga tujuan dari penetapan upah minimum belum tercapai. Terdapat pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Demikian juga dari si si perkembangan dunia usaha, yaitu terdapat penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini jarang dilakukan, dimana peneliti menganalisis penetapan upah minimum dari segi interaksi yang terjadi antara berbagai pihak untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah collaborative governance. Dikemukakan oleh AnselI dan Gash (2007) bahwa collaborative process sebagai inti dari model collaborative governance, dan terdapat tiga elemen lain sebagai context dari proses kolaborasi (yaitu starting conditions, facilitate leadership dan institutional design). Model ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi yang belum efektif melalui aspek outcome. Alasan pemilihan konsep ini berdasar pada permasalahan penelitian, dimana aspek outcome, collaborative process dan context dari proses kolaborasi dapat dijadikan pedoman dalam mendeskripsikan kolaborasi yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah, yang menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi mengenai berbagai aspek di balik fenomena tentang penetapan upah minimum. Metode kualitatif juga merupakan sarana untuk memahami individu atau kelompok mengenai makna dari masalah social. Sehingga dari metode kualitatif ini akan diperoleh persepsi dan pengalaman informan. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Pengupahan, pengusaha sector industry, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja sector industry di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung belum efektif karena terkait dengan proses kolaborasi dan context dari proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, kurang terdapat komitment dan pemahaman bersama dalam penetapan nilai upah minimum (UMK) sehingga sulit tercapai consensus. Dalam context dari proses kolaborasi, kondisi ketidakseimbangan dan sejarah penetapan upah minimum berdampak kepada penetapan upah minimum. Demikian juga, partisipasi dari serikat pekerjalserikat buruh menjadi inklusif, yang terkait dengan keterwakilan. Temuan dalam penelitian ini adalah model kontingensi dari kolaborasi yang terkait dengan uncertainty, information asymmetry, collective action, spatial interaction dan institutional barriers.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.